Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank buka suara terkait rencana pemerintah dalam menerapkan program makan siang gratis milik calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen meminta pemerintah Indonesia dengan segala kebijakan yang ada untuk tetap mematuhi batas atas defisit di angka 3%.
“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga mempertahankan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (27/2/2024).
Satu mengungkapkan bahwa dalam penerapan program-program presiden baru tersebut, pemerintah harus memilah program mana yang akan diimplementasikan dan diwujudkan.
Untuk itu, pemerintah RI perlu melakukan persiapan, termasuk untuk biaya yang diperlukan. Pasalnya, pemerintah telah mengerek target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik untuk tahun ini dan tahun depan, di mana presiden baru yang akan memimpin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyampaikan target defisit dalam APBN 2025 pada rentang 2,4% hingga 2,8%. Lebih tinggi dari target awal APBN 2024 yang sebesar 2,29% terhadap PDB.
Baca Juga
“Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45% hingga 2,8% dari GDP,” ujarnya pada Senin (26/2/2024).
Pasalnya, program milik pasangan nomor urut 02 tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Progam makan siang gratis bagi 70,5 juta anak dengan jatah Rp15.000 per anak bahkan membutuhkan ratusan triliun.
Berdasarkan penghitungan yang Bisnis lakukan, dengan mengalikan total penerima dengan bujet Rp15.000 per anak, artinya kebutuhan untuk makan siang gratis per harinya mencapai Rp1,06 triliun.
Dengan asumsi pemberian makan gratis sebanyak 20 kali dalam satu bulan, artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun. Alhasil untuk satu tahun, butuh anggaran mencapai Rp253,8 triliun.
Jumlah ini terpantau lebih besar dari anggaran pendidikan yang ditargetkan pemerintah pada 2024 melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp241,5 triliun.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira turut mewanti-wanti bahwa tanpa realokasi anggaran untuk mewujudkan program makan siang gratis, defisit keuangan negara berpotensi tembus lebih dari 3% terhadap PDB.
“Kalau angggaran program makan siang gratis tanpa realokasi anggaran signifikan, maka dikhawatirkan defisit anggaran dapat sebesar 3%-3,2% terhadap PDB,” ujarnya, Senin (26/2/2024).
Bhima menekankan pemerintah perlu memperhatikan dalam penyusunan anggaran tersebut.
Pasalnya, bila mengambil anggaran dari pos belanja lainnya, misalnya bantuan sosial, tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap daya beli masyarakat atau bahkan pelemahan pertumbuhan ekonomi.
Sesuai Undang-Undang (UU) No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan jumlah pinjaman pemerintah pusat dibatasi maksimal 60% dari PDB.
