Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan isu yang dibahas dalam pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
AHY menuturkan dalam keterangan persnya seusai pertemuan, dirinya menemui Wapres hari ini untuk melaporkan diri selaku Menteri ATR/Kepala BPN baru sekaligus mohon nasihat (wejangan) dan arahan mengenai pertanahan dan tata ruang.
Dia mengungkapkan salah satu topik pembicaraan dengan Wapres Ma'ruf Amin ialah terkait pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian kasus sengketa tanah masyarakat.
“Beliau [Wapres] tadi menyampaikan beberapa pesan karena saya ingin memohon wejangan sekaligus juga arahan-arahan yang jelas terkait dengan pertanahan agraria dan tata ruang ini. Beliau mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita di berbagai daerah,” kata AHY usai menyambangi kediaman resmi Wapres Ma’ruf Amin di Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024), seperti dikutip dari laman resmi Setwapres.
Bahkan menurut putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini, Wapres menyampaikan langsung beberapa kasus sengketa tanah yang dialami masyarakat kecil.
“Beliau bahkan tadi, saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu, ada warga yang melaporkan, mengadulah kepada Bapak Wapres tentang tanahnya yang diserobot oleh orang lain, diserobot oleh pengembang, dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil,” ujar AHY.
Baca Juga
Menanggapi hal tersebut, AHY pun bertekad akan melihat secara utuh dan menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa tanah khususnya yang melibatkan para mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Yang jelas sejak awal saya menyampaikan sama seperti yang telah dicanangkan oleh menteri sebelumnya, kita ingin tegas jangan sampai ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita termasuk di urusan pertanahan,” ujarnya.
Menurut AHY, apabila masyarakat berhadapan dengan mafia tanah, dirinya bersama jajaran Kementerian ATR akan berada di barisan terdepan membela kepentingan masyarakat.
“Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil, jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan, banyak juga misalnya yang sudah pensiun ya, itu yang dipermainkan. Rakyat kecil dipermainkan dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, saat ditanya awak media apakah dalam pertemuan dengan Wapres kali ini sempat membahas masalah politik, AHY mengungkapkan bahwa pertemuan ini tidak secara langsung membahas masalah politik.
Menurutnya, secara umum Wapres mengharapkan pemerintahan ke depan berjalan dengan baik, melanjutkan program-program yang sudah baik dan mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan.
Dia juga menyebut bahwa Wapres menyampaikan pesan khusus terkait upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya, bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan-bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya pekerjaan yang layak, termasuk punya kewirausahaan, sehingga bisa menjalankan usahanya, khususnya UMKM dengan baik dan punya profit yang juga layak.
"Sehingga pada akhirnya anggaran kita tidak terlalu besar yang habis untuk jaring pengaman sosial, tapi bisa dilakukan pembangunan-pembangunan lainnya yang juga pada akhirnya akan men-generate pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Selain bertemu dengan Wapres, AHY mengatakan bahwa dirinya juga akan menemui secara langsung para menteri yang terkait dengan bidang ATR, khususnya Menko Perekonomian selaku koordinator.
“Kemarin juga saya berkomunikasi dengan sejumlah Kementerian lain, ada bidang PUPR, Perhubungan misalnya, termasuk juga dengan Kementerian Pertanian, sehingga Kementerian ATR ini bisa menjadi elemen yang penting, yang juga bisa membantu proyek-proyek pembangunan pemerintahan lainnya dan kita ingin bersinergi [dan] berkolaborasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pada Rabu (21/02/2024) lalu, Presiden Joko Widodo melantik AHY menjadi Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto yang dirotasi menjadi Menko Polhukam. Sebagaimana diketahui, kursi Menko Polhukam sebelumnya kosong setelah ditinggalkan Mahfud MD karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
