Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg), yang dibagikan jelang Pemilu 2024, menjadi alasan kelangkaan stok beras di pasar.
Jokowi memastikan bahwa program bansos tersebut tak ada hubungannya dengan kenaikan harga dan kelangkaan beras dalam beberapa waktu terakhir.
Hal ini disampaikannya usai mengecek pasokan beras bersama dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, dan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Pasar Induk Beras Cipinang, Kamis (15/2/2024).
“Gak ada hubungannya tidak ada hubungan sama sekali [kenaikan harga dan kelangkaan] dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, pemerintah sampai hari ini terus berupaya dalam mengendalikan kenaikan harga. Bahkan, Jokowi meyakini upaya pemberian bansos ke masyarakat justru dapat menahan harga agar tidak naik.
“Bansos ke masyarakat justru itu menahan harga agar tidak naik. Kalau ndak [bansos] justru malah melompat. Ini rumus supply dan demand. Suplainya di berikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali,” pungkas Jokowi.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan soal stok beras di tengah kelangkaan dan tingginya harga beras jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung 14 Februari 2024.
Airlangga memastikan bahwa saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog mencapai 1,2 juta ton.
“Jadi pertama, stok bulog itu ada 1,2 juta ton,” kata Airlangga ditemui usai nyoblos di TPS 005, SMK Negeri 6 Jakarta Jl Prof. Joko Sutono Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).
Airlangga mengatakan pemerintah juga telah bertindak untuk mengatasi kelangkaan dan menekan tingginya harga beras. Dia mengatakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) juga telah ditingkatkan dari yang biasanya 150 ribu ton menjadi 250 tibu ton. Pemerintah juga telah mengimbau supaya distribusi beras lebih dipermudah.
“Artinya kalau biasanya SPHP dalam kilogramnya 5 kg, jadi untuk beberapa wilayah di distribusi silahkan pakai kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan melakukan repackaging dari katakanlah 20 kg, 50kg, ke 5kg dan ongkosnya diganti. Itu kemarin solusi yang disampaikan,” kata Airlangga.
Airlangga turut membantah bahwa kelangkaan dan tingginya harga beras bukan karena program bansos. Menurutnya program bansos pun sudah berjalan dari tahun 2023.
”Tidak, tidak. Bansos kan ini jalan terus,” katanya.
