Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog membantah penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras yang masif menjadi biang kerok beras langka di gerai ritel modern.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan tidak ada kertekaitan antara bantuan pangan beras dengan distribusi beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP). Sebab, Bulog telah mengalokasikan volume beras secara terpisah untuk kedua program populis tersebut.
"Jadi tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok atau penyaluran SPHP jadi sulit," kata Bayu di Kantor Perum Bulog, Selasa (13/2/2024).
Bayu menjelaskan, program bantuan beras maupun penyaluran SPHP sama-sama menggunakan beras impor yang didatangkan oleh Bulog. Adapun pemerintah telah menetapkan kuota impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton.
Sementara itu, pada 2023 kuota impor mencapai 3,5 juta ton dengan realisasi sebanyak 3 juta ton. Sementara sisa 500.000 ton masuk dalam pengadaan di 2024.
Bayu menyebut saat ini sekitar 1 juta ton beras impor berhasil terkontrak dan ditargetkan tiba di Indonesia sebelum panen raya terjadi pada akhir Maret 2024.
Baca Juga
Pemerintah mengalokasikan sekitar 220.000 ton beras impor untuk bantuan pangan beras yang dibagikan kepada 22 juta Kelurga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Sementara SPHP dialokasikan sekitar 100.000 ton per bulan.
Namun, teranyar aturan SPHP telah diubah untuk penyaluran sampai Maret 2024. Perusahaan pangan pelat merah itu bakal melipatgandakan hingga 2,5 kali beras SPHP dari alokasi bulanan. Bayu pun menyebut para peritel baik di modern market maupun pasar tradisional dapat membeli beras SPHP tanpa dibatasi kuota.
Beras SPHP adalah beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET yang ditetapkan yakni Rp10.900 per kilogram. Menurutnya, dalam penyaluran beras bersubsidi dibutuhkan ketelitian karena ada konsekuensi untuk diaudit.
Bayu pun menjabarkan, per Februari 2024 volume beras SPHP yang disalurkan ke pasaran telah mencapai 226.000 ton. Secara spesifik untuk wilayah Jakarta dan Banten mencapai 78.000 ton.
"Ke depan ya, untuk SPHP sangat memfleksibelkan bagi yang pengen SPHP. Kalau dalam 1 minggu sudah habis boleh ambil lagi. Sampai Maret enggak kita batasi, boleh ambil berapa saja," jelas Bayu.
