Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu mengerek kinerja logistik Tanah Air. Padahal, dalam Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju, Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Informasi tersebut tertuang dalam publikasi Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook yang dikutip pada Kamis (8/2/2024).
LPEM UI mencatat ketika Jokowi mengucapkan sumpah jabatannya pada 2014, Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis Bank Dunia, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-53 dengan skor 3,08.
Terkini, skor LPI Indonesia dilaporkan sebesar 3,0 pada 2023 yang menempatkan Indonesia di posisi ke-63 dari 139 negara. Turun 10 peringkat dalam dua periode pemerintahan Jokowi.
Meski demikian, LPEM UI mengungkapkan bahwa dwelling time atau waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjungkarang, dan Makassar berhasil diturunkan. Hal ini menandakan bahwa bongkar muat dilakukan lebih cepat.
Adapun, peran dwelling time menjadi penting mengingat durasi bongkar muat kontainer yang terlalu lama, berpotensi menambah biaya logistik.
Baca Juga
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan indeks performa logistik menurun.
Pertama, pembangunan yang dilakukan selama periode 5 tahun, 2018-2023, hampir tidak ada artinya untuk meningkatkan kinerja logistik.
“Kedua, peningkatan kinerja logistik karena pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Jokowi belum terwujud,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti dan mendorong sistem logistik yang semakin kompetitif melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang dinilai sudah ketinggalan dibandingkan dengan negara tetangga di Asean.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa LPI Indonesia masih kalah kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara di Asean dan negara berkembang lainnya.
“Oleh karena itu, upaya terus menerus memperbaiki sinergi kementerian dan lembaga dalam rangka menyederhanakan pelayanan itu menjadi salah satu keharusan,” katanya dalam diskusi INSW, pertengahan tahun lalu.
