Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti program bantuan sosial yang berpotensi menjadi alat politik jelang Pemilu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pada awal tahun ini memutuskan untuk kembali melanjutkan program bantuan pangan dan bantuan tunai langsung, menggantikan program bansos El Nino yang disalurkan pada 2023.
Untuk bantuan pangan berupa beras 110 kg akan disalurkan hingga Juni 2024, sementara bantuan tunai langsung dengan besaran Rp200.000 per bulan akan disalurkan untuk 3 bulan, periode Januari hingga Maret 2024.
Untuk BLT ini, pemerintah akan menyalurkannya sekaligus pada Februari 2024, sehingga masing-masing penerima akan menerima Rp600.000. Kemudian, pemerintah akan mengevaluasi kelanjutan pemberian BLT untuk periode April hingga Juni 2024.
Said menilai, intensitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membagikan bansos jelang Pemilu, yang mana salah satu kontestan dari Pemilu adalah anak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya sudah menjadi kontroversi.
“Sebagian besar mengingatkan agar Bapak Presiden tidak terlibat konflik kepentingan lebih dalam dalam pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/1/2024).
Baca Juga
Dia menyampaikan, program bansos yang telah dianggarkan pemerintah merupakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, disalurkan kepada rakyat yang tidak memiliki sumber daya.
Oleh karena itu, program bansos menurutnya sangat diperlukan dan efektif menolong rumah tangga miskin, tapi jika dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Said menyampaikan, program bansos jelang Pemilu yang cenderung dipolitisasi dan langsung dipelopori oleh Presiden yang memiliki kepentingan, maka program bansos menjadi tidak tepat sasaran.
“Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran. Yang saya khawatirkan, target menghapuskan kemiskinan ekstrim pada 2024 tidak tercapai,” kata Said.
