Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp375,4 triliun. Jumlah ini setara 26,5% dari total masuknya dana asing untuk investasi yang mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang tahun lalu.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut hilirisasi akan terus diperluas ke komoditas lain di berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, minyak dan gas, serta ekosistem kendaraan listrik.
"Jadi, sekali lagi bahwa yang kita bangun smelter itu bukan hanya nikel, ini buktinya. Memang ke depan kita perlu dorong di sektor perikanan dan pertanian, kehutanan lebih masif lagi," kata Bahlil, Rabu (24/1/2024).
Secara kuartalan, capaian investasi hilirisasi kuartal IV/2023 tercatat sebesar Rp109,4 triliun atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai Rp114,6 triliun. Adapun, investasi bidang hilirisasi masih didominasi smelter nikel.
Lebih terperinci nilai investasi di sektor mineral melalui pembangunan smelter nikel, bauksit, dan tembaga sebesar Rp216,8 triliun. Adapun, smelter nikel berkontribusi Rp136,6 triliun, bauksit Rp9,7 triliun, dan tembaga Rp70,5 triliun.
Selanjutnya, sektor pertanian melalui hilirisasi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi oleochemical tercatat investasi sebesar Rp50,8 triliun. Sedangkan, sektor kehutanan melalui investasi di sektor Pulp and Paper mencapai Rp51,9 triliun.
Baca Juga
Di sisi lain, sektor migas melalui investasi petrokimia mencapai Rp46,3 triliun. Sementara, investasi ekosistem kendaraan listrik sebesar Rp9,7 triliun pada 2023.
"Jadi, hilirisasi tidak hanya sektor pertambangan, pertambangan hanya pintu masuk saja. Kalau kita lihat, dampak dari hilirisasi untuk pertambangan ini pun cukup bagus sekali," tuturnya
Dia mencontohkan, hilirisasi tembaga dan nikel yang mulai dilakukan sejak tahun 2017-2018 dengan nilai ekspor mencapai US$3,3 miliar. Setelah ekspor nikel mentah dihentikan pada Oktober 2019, nilai ekspor mencapai US$33 miliar.
Menurut Bahlil, hilirisasi komoditas di berbagai sektor harus perlu digenjot dan semestinya dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah ke depan.
"Termasuk hilirisasi di sektor pertanian dan perikanan, di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu kan kalau ada sekitar 20 item yang kita hilirisasi dengan waktu yang sempit. Kita mesti memilah-milah mana yang menjadi contoh, 4-5 item kita lakukan, tahap berikut baru kita lakukan lagi," pungkasnya.
