Bisnis.com, JAKARTA - Isu energi menjadi salah satu tema debat keempat Pilpres 2024 yang akan digelar pada Minggu (21/1/2024). Para calon wakil presiden (cawapres) diharapkan fokus menawarkan strategi konkret terkait transisi energi.
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Energi Terbarukan Indonesia menilai realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) yang masih jauh dari target 23% pada 2025 menjadi alarm bagi tiga kandidat yang bertarung dalam Pilpres 2024 bahwa transisi energi saat ini dalam kondisi darurat dan harus segera dilakukan.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto mengatakan, lambatnya pencapaian target energi terbarukan di pemerintahan saat ini harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintahan selanjutnya untuk mempertegas komitmen transisi energi dan mengakselerasi pembangunan proyek energi terbarukan, terutama yang melibatkan partisipasi publik.
“Kami berharap para kandidat punya konsep yang jelas pada proses demokratisasi energi dalam hal pelibatan masyarakat dan dorongan menyeluruh baik mekanisme insentif maupun dukungan riset dan pengembangan pada proses transisi energi. Hal ini menjadi penting agar konflik sosial dan agraria bisa dihindari dan memberi manfaat yang jauh lebih besar kepada masyarakat,” kata Hadi melalui siaran pers, dikutip Jumat (19/1/2024).
Dalam dokumen visi-misi, ketiga capres punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan Indonesia. Ketiganya juga menjanjikan pensiun dini PLTU secara bertahap. Strategi yang lebih terperinci untuk mencapai janji-janji ini dinilai perlu menjadi fokus dalam debat cawapres pada Minggu (21/1/2024).
“Kandidat capres dan cawapres perlu secara jelas membuat langkah-langkah nyata untuk mengakselerasi capaian transisi energi ke sumber terbarukan agar target dalam Nationally Determined Contributions (NDC) maupun target 44% energi terbarukan di program Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia dapat tercapai dengan membuka partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pembangkitan, di antaranya memangkas hambatan seperti yang dilakukan oleh PLN,” ujar Suriadi Darmoko, Juru Kampanye 350 Indonesia.
Baca Juga
Hambatan yang dimaksud Suriadi, yaitu terkait persyaratan pemasangan PLTS atap yang tidak sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No 26/2021 tentang PLTS atap.
Dia mengatakan, melalui memo internal, PT PLN (Persero) membatasi kapasitas PLTS atap maksimal 15% dari daya terpasang. Padahal, ketentuan ini tidak ada dalam Permen 26/2021. Menurutnya, kelebihan produksi listrik karena banyak PLTU beroperasi jadi penyebab dibatasinya PLTS atap.
Sementara itu, Koordinator EnterNusantara Reka Maharwati berharap capres dan cawapres mulai berani memperdebatkan sejauh mana perencanaan transisi energi bersih dan berkeadilan. Pembahasan ini dapat dimulai dari pandangan kandidat terkait pembatasan PLTS atap oleh PLN hingga desentralisasi energi berbasis komunitas atau masyarakat.
“Dari debat nanti kami akan menilai sejauh mana keberpihakan para calon. Apakah mereka berpihak pada masyarakat atau sebaliknya, mengabaikan permasalahan lingkungan dan dampak yang ada di tapak, hingga melanggengkan investasi yang berpihak pada batu bara,” ujar Reka.
Gerakan Energi Terbarukan Indonesia menilai pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih dilakukan setengah hati. Dipertahankannya dominasi PLTU, mempersempit ruang bagi energi terbarukan untuk masuk ke jaringan listrik.
Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah menambahkan, debat kandidat dalam pilpres menjadi ajang yang bisa menjadi rujukan publik untuk memahami program kerja capres-cawapres.
Dengan waktu yang terbatas, kandidat pasti akan memilih isu yang mereka anggap paling penting untuk disampaikan dan dipertanyakan antarkandidat. Untuk itu, menurutnya, penting bagi mereka menunjukkan keberpihakan pada energi terbarukan ketika membahas tema yang berkaitan sistem energi Indonesia.
“Kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara konkret dinanti berbagai pihak. Visi dan kebijakan yang jelas menjadi penting untuk dinantikan oleh tiap pasang capres, para pegiat diisu ini menanti seberapa ambisius arah transisi energi di Indonesia,” tukasnya.
