Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah utang pemerintah kembali meningkat menjadi sebesar Rp8.144,69 triliun pada Desember 2023.
Pada periode sebelumnya, utang pemerintah tercatat naik ke posisi Rp8.041,01 triliun pada November 2023.
Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami peningkatan, dari 38,11 pada November 2023 menjadi 38,59 pada Desember 2023.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Buku APBN Kita Edisi Januari 2024 menyatakan bahwa tingkat rasio utang pada Desember 2023 lebih rendah dibandingkan dengan akhir 2022 yang sebesar 39,70% dari PDB, juga dari puncak pandemi Covid-19 pada akhir 2021 yang sebesar 40,74% dari PDB.
“Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40%,” tulis Kemenkeu, dikutip Kamis (18/1/2024).
Kemenkeu menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.
Hal ini tercermin dari komposisi utang pemerintah yang didominasi oleh utang dari dalam negeri, dengan proporsi mencapai 71,73%.
Berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,16%.
Sementara berdasarkan kepemilikan, perbankan tercatat sebagai pemilik SBN domestik terbesar, yang mencapai 26,51%, diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memegang sekitar 18,47%.
Kepemilikan oleh Bank Indonesia tercatat sebesar 19,43% yang digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.
Lebih lanjut, kepemilikan asing di SBN tercatat sebesar 14,93%, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
Kemenkeu menyatakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah akan terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
