Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan sebagian besar proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) terhenti saat memasuki masa negosiasi perjanjian jual beli listrik (PPA).
Alasannya, beberapa lender dan badan usaha tidak berkenan ketentuan ihwal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) masuk ke dalam PPA dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Beberapa lender atau calon pemenang lelang itu tidak menginginkan aturan TKDN, kemudian beberapa yang sudah mau PPA terkait dengan EBT ini karena ada TKDN jadi menunggu,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Jisman menuturkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belakangan tidak lagi berkenan menerbitkan waiver untuk beberapa proyek EBT.
“Terakhir ini kelihatannya ga bagus-bagus juga kalau setiap proyek ada waiver-nya per proyek sehingga boleh dikatakan dari Kemenperin sudah agak menahan,” ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya bakal bertemu dengan PLN pekan ini untuk membahas soal sejumlah proyek yang terhambat akibat aturan TKDN tersebut.
Baca Juga
Setelahnya, dia menambahkan, kementeriannya bakal membawa sejumlah hasil diskusi itu ke Kemenperin untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Kalau gara-gara TKDN kita akan shortage karena tidak ada pembangunan lagi kan bisa jadi masalah itu, harus ada penyelesaian atas persoalan TKDN ini,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang paruh pertama 2023 baru mencapai 12,5% atau jauh dari target yang ditetapkan tahun ini di level 17,9%.
Capaian paruh tahun itu tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2022 dan 2021 masing-masing di level 12,3% dan 12,2%.
Malahan, proyeksi penambahan bauran EBT hingga akhir 2023 hanya mencapai 115 MW, dari target yang ditetapkan 2.029 MW. Adapun, realisasi bauran EBT per April 2023 baru mencapai 28,21 MW.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan lelang pembangkit listrik energi baru terbarukan skala besar di atas 1 GW dapat dimulai tahun 2024 oleh PLN.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan, saat ini permintaan listrik sudah mulai menunjukan tren peningkatan.
Dengan demikian, lelang-lelang pembangkit PLN bakal diarahkan untuk blok yang lebih besar di atas 1 GW tersebut.
“Kita ingin bidding tidak dalam skala kecil 50 megawatt, 100 MW tapi kita ingin blok bidding 1 GW, 2 GW sehingga skalanya untuk percepatan mengejar 24 GW EBT bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” kata Kartika dalam Seminar Nasinal Outlook Perekonomian Nasional di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Kendati demikian, Kartika mengatakan, lelang proyek pembangkit skala besar itu bakal mendatangkan kebutuhan investasi atau modal yang terbilang besar. Sementara itu, kemampuan keuangan PLN serta pinjaman modal domestik relatif terbatas saat ini.
Menurut dia, proyek-proyek blok lelang besar tersebut mesti didukung dengan pembiayaan-pembiayaan internasional yang menawarkan pinjaman jangka panjang.
Di sisi lain, dia mengatakan, pemerintah turut mendekati sejumlah perusahaan EBT yang memiliki kemampuan modal yang cukup baik.
“Ini tentunya di dalam negeri belum ada sumber pendanaan dolar AS dalam jangka panjang, memang kita harus mengget organisasi atau komunitas bank internasional,” ungkapnya.
