Bisnis, JAKARTA – Mendekati rencana penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo gencar kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek.
Adapun rencananya terdapat 10 proyek yang berasal dari unsur perusahaan BUMN, swasta, hingga porsi pemerintah akan digroundbreaking kloter keempat pada Rabu 17 Januari 2024.
Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah proyek yang akan digroundbreaking pada kloter keempat ini berkurang dari yang direncanakan. Adapun pada akhir Desember 2023, OIKN mengungkapkan terdapat 15 proyek yang akan mulai dibangun di kloter keempat pada bulan Januari.
Adapun rincian dari 15 investor itu terdiri dari dua perusahaan yang khusus membangun proyek hijau, yakni Yayasan Arsari Djojohadikusumo untuk pulau suaka orangutan.
Lalu ada Konsorsium Nusantara untuk botanical garden. Konsorsium Nusantara terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulauintan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, dan Alfamart.
Di sisi lain, Tarif jalan tol dilakukan penyesuaian selama dua tahun sekali. Memang dilakukan penyesuaian tarif ini juga melalui standar pelayanan minimal (SPM) ruas tol.
Baca Juga
SPM merupakan ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.
Berdasarkan catatan bisnis, 2 tahun lalu yakni pada 2022 kemarin terdapat 30 ruas jalan tol yang mengalami kenaikan. Ruas-ruas yang direncanakan untuk penyesuaian tarif di antaranya adalah jalan Tol Kunciran – Serpong, jalan Tol Jagorawi, jalan Tol Cinere – Jagorawi Seksi 1 dan 2, dan Jalan Tol Jakarta – Merak. Kemudian, Tol Soreang – Pasir Koja, Tol Pandaan – Malang, Tol Dalam Kota, jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa.
Selanjutnya, jalan Tol Kunciran – Serpong, jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi, jalan Tol Surabaya – Mojokerto, jalan Tol Cikampek – Palimanan, jalan Tol Cinere – Jagorawi seksi 1 & 2, jalan Tol Pondok Aren – Serpong, dan Tol Gempol – Pandaan (IC Gempol – IC Pandaan – Pandaan).
Dua petikan berita tersebut merupakan bagian dari berita pilihan Bisnisindonesia.id, berikut sejumlah berita pilihan yang disajikan secara analitik dan mendalam.
1. Kala Jokowi Masif Bangun Proyek IKN Kejar Target Upacara Agustus
Untuk investor swasta dan lembaga pemerintah untuk proyek di luar proyek hijau ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk gedung kantor, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.
PT PLN juga akan mulai membangun untuk gedung kantor, bersama dengan Bank Mandiri dan Bank BCA untuk perkantoran atau bank. Selain itu ada Ciputra Group yang akan mulai membangun proyek hunian hijau, hotel, dan lapangan golf.
Indogrosir untuk beragam proyek, RGE (Royal Golden Eagle) Group untuk hotel bintang 5 dan convention center, Jambuluwuk akan membangun hotel, GrandLucky Superstore bangun supermarket, Sinar Primera untuk kawasan pergudangan, dan PT Gema Graha Sarana (GGS) serta Vivere Grup untuk showroom furniture.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan terdapat 10 proyek yang digarap oleh 8 lembaga/BUMN dan swasta yang dilakukan groundbreaking kloter keempat.
“Persiapan groundbreaking ke-4 yang akan dilaksanakan di 17 Januari 2024, tepat 7 bulan sebelum upacara 17 Agustus 2024 yang saat ini seluruh persiapannya sudah dimulai,” ujarnya, Selasa (16/1/2023).
Proses groundbreaking besok merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.
2. Daya Tarik Saham ADRO Usai Kucurkan Dividen Jumbo
Keputusan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. untuk membagikan dividen jumbo kepada pemegang sahamnya pada awal tahun ini dinilai tidak akan mengganggu stabilitas kinerja keuangannya. Sahamnya pun dinilai masih memikat.
Emiten berkode saham ADRO tersebut baru saja membagikan dividen senilai US$400 juta. Manajemen Adaro Energy telah menetapkan kurs konversi yang digunakan untuk pembagian dividen tunai interim 2023 yakni berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 2 Januari 2024 yaitu senilai Rp15.439 per dolar AS.
Dengan demikian, nilai pembagian dividen tersebut setara dengan Rp6,17 triliun. Dividen yang telah dibagikan kepada para investor ADRO pada pekan lalu ini merupakan bagian dari laba bersih yang dibukukan Perseroan per September 2023.
Adapun, Perseroan membukukan laba bersih senilai US$1,22 miliar pada periode 9 bulan 2023. Capaian laba ini sejatinya turun cukup dalam, yakni -36% year-on-year (YoY). Namun, hal ini tidak menghalangi Perseroan untuk tetap membagikan dividen.
Lagi pula, ADRO juga masih memiliki jumlah saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya dengan nilai jumbo, yakni sebesar US$5,13 miliar.
Meski jumlah dividen interim tahun ini terbilang cukup besar, tetapi nilai dividen interim ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai dividen interim tahun 2022. Kala itu, ADRO membagikan dividen interim senilai US$500 juta.
Penurunan ini tentu saja tidak terlepas dari faktor penurunan kinerja laba Perseroan, sejalan dengan harga batu bara global yang melemah sepanjang 2023 lalu.
3. Bisnis Batu Bara Masih Membara di Tengah Tekanan Transisi Energi
Di tengah kian kuatnya tekanan dunia terhadap batu bara yang dianggap sebagai energi kotor dan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon, tidak serta merta memadamkan bisnis emas hitam itu.
Permintaan dari pasar domestik dan internasional terhadap batu bara, berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), belakangan bahkan tetap menguat di tengah kampanye transisi energi.
Sepanjang 2023, Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara mencapai 775 juta ton atau 112% dari target yang ditetapkan di level 695 juta ton. Adapun, pasar ekspor mengambil bagian sekitar 518 juta ton sepanjang tahun lalu.
Sementara itu, produksi batu bara nasional 2 tahun sebelumnya, yakni 2021 dan 2022 masing-masing berada di angka 614 juta ton dan 687 juta ton. Saat itu, porsi pasar ekspor mengambil bagian sekitar 435 juta ton dan 465 juta ton berurutan.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara pada tahun ini berada di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik (domestic market obligation/DMO) sebesar 181,28 juta ton.
4. Kantong Daerah Terancam Kempis
Pemerintah bakal membiarkan kekosongan regulasi di daerah menyoal pajak dan retribusi di daerah bagi daerah yang belum menyelesaikan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) terbaru yang menyesuaikan dengan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Christyana menerangkan bagi sejumlah daerah yang belum menyelesaikan aturan turunan dari UU HKPD alias perda PDRD bakal mengalami kekosongan hukum dan tidak boleh melakukan pemungutan pajak.
"Ada kekosongan hukum, maka saat ini [yang belum memiliki perda baru] tidak boleh melakukan pemungutan, [bisa diundangkan] tergantung pemerintah daerahnya," jelasnya kepada awak media, Selasa (16/1/2024).
Berdasarkan catatannya, mayoritas pemerintah daerah telah membuat perda PDRD. Seluruh pemerintah daerah terangnya, telah menyampaikan rancangan perda terbarunya dengan segelintir di antaranya menyelesaikan pada Januari 2024.
"Batasnya harusnya di Desember itu harus kelar semua, karena setelah raperda dievaluasi oleh Kemenkeu dan kemdagri, perlu disinkronisasi lagi untuk provinsi sinkronisasi di provinsi, kab/kota sinkronisasi di provinsi, itu perlu waktu," terangnya.
5. Mengintip Rencana Kenaikan Tarif Tol di Tahun Pemilu
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Miftachul Munir mengatakan sebanyak 13 ruas jalan tol rencananya akan mengalami kenaikan tarif pada kuartal I tahun 2024. Hal itu termasuk ruas-ruas tol yang jadwal penyesuaian tarifnya tahun 2023 namun masih dalam proses sehingga tetap akan disesuaikan pada 2024.
Aturan main terkait penyesuaian tarif tol sudah ditetapkan dalam UU Jalan No. 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di dalam Pasal 48 Ayat 3 tertulis bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.
“Penyesuaian tarif jalan tol akan dilakukan secara bertahap dan untuk penetapan dan pemberlakuannya menunggu arahan dari Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,” ujarnya dikutip Selasa (16/1/2024),
Selain itu, penyesuaian tarif tol juga dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan SPM jalan tol.
