Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta menunda penerapan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan termasuk spa sebesar 40% hingga 75% karena dinilai memberatkan di tengah pemulihan industri pariwisata pascapandemi Covid-19.
Berita tentang polemik pajak hiburan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Jumat (12/1/2023). Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini:
1. Polemik Kenaikan Pajak Hiburan di Tengah Pemulihan Pariwisata RI
Sejumlah pelaku usaha pariwisata menolak penerapan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan termasuk spa dikisaran 40% hingga 75% di tengah pemulihan industri pariwisata pascapandemi Covid-19.
Dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur tentang tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan.
Adapun PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, mulai dari pajak hiburan, parkir, hotel, restoran, hingga penerangan jalan. Pajak ini dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu.
Melalui pasal 58 UU HKPD disebutkan, tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.
2. Momentum Merekah Emiten Sawit
Harga crude palm oil (CPO) alias minyak kelapa sawit di bursa derivatif Malaysia pada Februari 2024 menguat 21 poin menjadi 3,743 ringgit per metrik ton. Kemudian, kontrak Maret 2024 menguat 27 poin menjadi 3,759 ringgit per metrik ton. Emiten terkait sawit pun berupaya memanfaatkan momentum ini.
Mengutip Bernama, kontrak berjangka minyak kelapa sawit (CPO) telah berakhir lebih tinggi, menyusul tingkat stok Malaysia yang lebih rendah dari perkiraan dan produksi yang lebih lemah pada Desember 2023.
Pedagang minyak sawit, David Ng, mengatakan bahwa penurunan stok dilihat sebagai faktor harga yang positif dan dapat meningkatkan sentimen. “Oleh karena itu, dukungan terlihat pada 3.700 ringgit per metrik ton dan resistensi pada 3.860 ringgit per metrik ton,” terangnya.
Mengutip Reuters, Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) melaporkan bahwa stok minyak sawit Malaysia pada akhir Desember 2023 mencapai sebesar 2,29 juta metrik ton, menurun 4,64% dari bulan sebelumnya, terendah dalam tiga bulan.
Jika dibandingkan November 2023, produksi CPO Desember tahun lalu menurun -13,31% menjadi 1,55 juta ton. Ekspor minyak sawit juga menurun sebesar -5,12% menjadi 1,33 juta ton.
Kemudian, kontrak kedelai paling aktif di Dalian, DBYcv1, menguat sebesar 1,57%. Kontrak minyak kelapa sawit, DCPcv1, juga meningkat 2,29%. Harga kedelai di Chicago Board of Trade (CBPT), BOcv1, naik 0,02%.
3. Harga Properti di Jakarta Makin Berkibar Meski Tak Lagi Ibu Kota
Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur yang mulai dilakukan pada semester II tahun ini diyakini tidak akan berdampak pada bisnis properti di Jakarta dan sekitarnya.
CEO PT Leads Property Indonesia Hendra Hartono mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak akan berdampak pada properti di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Harga properti di Jakarta dan daerah penyangga diproyeksikan masih akan mengalami kenaikan.
“Karena yang pindah ke IKN di awal hanya pegawai dan biasanya segmen yang disasar masih menengah ke bawah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/1/2024).
Menurut Hendra, properti di kawasan Jabodetabek masih tetap prospektif. Terlebih lapangan pekerjaan masih besar dan kegiatan bisnis non pemerintahan masih berada di Jakarta dan sekitarnya.
Head of Advisory Colliers Indonesia Monica Koesnovagril berpendapat dalam jangka waktu pendek, harga properti di Jakarta tidak akan dipengaruhi perpindahan ibu kota ke IKN.
“Kalau bicaranya Jakarta, harga properti naik atau turun itu terkait supply dan demand yang ada di Jakarta, jadi masih depend on market,” katanya.
4. Langkah Bank Menangkal Serangan Siber
Perbankan dan institusi keuangan di Indonesia, seperti di negara-negara lain, terus berinvestasi dalam teknologi keamanan siber. Mengingat serangan siber adalah ancaman, upaya untuk meningkatkan kemanan siber dapat membantu mengurangi risiko dan melindungi nasabah.
Tidak heran sejumlah bank memutuskan untuk meningkatkan belanja modal demi mengantisipasi ancaman siber tersebut. Dalam hal ini antara lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha mengatakan BRI serius dalam menggarap digital dan teknologi informasi. Kondisi tersebut tercermin pada belanja modal dan belanja operasional terkait digital dan teknologi informasi atau capex IT yang terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Begitu juga untuk anggaran 2024.
“Anggaran tersebut akan kami manfaatkan dalam hal peningkatan resilience, information security, dan peningkatan kapabilitas, serta kapasitas sistem kami,” katanya kepada Bisnis pada Kamis (11/1/2024).
Selanjutnya BRI mengalokasikan sebagian anggaran untuk keperluan riset dan kajian mengenai new business capabilities. “Semua ini tentu kami rencanakan, persiapkan, dan laksanakan berdasarkan kebutuhan nasabah kami dan kami selaraskan dengan titik-titik fokus utama transformasi digital kami,”katanya.
5. Mengurai Benang Kusut PLTS, Penyumbat Nyala Terang Energi Bersih
Mimpi pemerintah untuk membangun pembangkit listrik bertenaga energi baru terbarukan (EBT) skala besar, terutama yang bersumberkan energi surya masih jauh dari kenyataan. Sejumlah tantangan masih mengadang, terutama menyangkut kejelasan 'aturan main' jual beli listrik tenaga surya.
Selain itu, juga ada persoalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) modul surya yang dinilai menghambat tumbuhnya industri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Tak heran, jika hingga kini nyala PLTS di Tanah Air masih redup.
Pengoperasian PLTS Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat oleh Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (9/11/2023) yang diharapkan menjadi milestone bagi akselerasi pengembangan dan pemanfaatan energi bersih, bahkan juga belum mampu melecut pertumbuhan industri energi surya di Tanah Air.
Padahal, dengan potensinya yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya bisa dibilang dapat menjadi andalan untuk menopang pertumbuhan pada tahun ini.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi EBT di dalam negeri paling besar masih bersumber dari tenaga surya dengan total potensi 208 gigawatt (GW).
