Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati percepatan layanan digital payment, khususnya untuk pembayaran pajak.
“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital,” kata Anas dikutip dari Antara, Kamis (4/1/2023).
Dia mengatakan Kementerian Keuangan tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini. Instansi lain yang terkait, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Menurutnya, platform tersebut akan membuat masyarakat membayar berbagai jenis pajak dalam satu platform digital, termasuk tabungan perumahan rakyat (Tapera).
“Target jangka menengah adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan, baik nasional maupun internasional.
Baca Juga
Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan. Pertama, satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas.
Langkah ketiga, bangun dan perkuat GovTech Indonesia. Terakhir, fokus kepada kemudahan layanan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini.
“Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” pungkas Sri Mulyani.
