Bisnis.com, JAKARTA — Makin minimnya pasokan bahan baku industri karet (crumb rubber) di wilayah Sumatra yang dipengaruhi oleh produktivitas petani karet yang kian turun, bahkan mengalihkan lahannya ke komoditas lain, berdampak pada banyaknya pabrik olahan karet di wilayah tersebut yang gulung tikar alias tutup.
Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) melaporkan setidaknya terdapat 9 pabrik olahan karet di wilayah Sumatra yang gulung tikar. Suplai bahan baku karet pada 2023 juga telah mengalami penurunan hingga 20% dibandingkan pada 2022.
Kinerja industri karet pun terus tergerus, kendati Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan karet Indonesia pada 2022 mencapai 165.200 hektare, termasuk 36.478 hektare (22%) di antaranya berada di Pulau Swarnadiwipa.
Produksi karet kering secara nasional mencapai 95.142 ton, yang mana perkebunan Sumatra hanya mengontribusi 11.507 ton (12%). Produksi karet kering juga cenderung menurun sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan penyusutan luas area perkebunan, termasuk di Sumatra.
Ulasan tentang pabrik karet di wilayah sentra perkebunan Sumatra yang terus berguguran sejak beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Senin (1/1/2024):
Menggerakkan Roda Ekonomi Kerakyatan lewat Co-Firing Biomassa
Komitmen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memperkuat rantai pasok biomassa sebagai pengganti batu bara (co-firing) pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kian kuat, kendati sejumlah tantangan masih mengadang.
Terlebih, program co-firing tidak saja dapat menurunkan emisi karbon yang selama ini dihasilkan dari batu bara sebagai bahan bakar PLTU, implementasinya juga diproyeksikan bakal mendatangkan nilai ekonomi yang besar dari rantai pasok biomassa.
Berkaca dari hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perputaran uang pada lini pasok biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batu bara di PLTU diproyeksikan dapat mencapai kisaran Rp6,1 triliun—Rp8,2 triliun pada 2025 mendatang. Saat itu, kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU ditaksir mencapai 10,20 juta ton.
Proyeksi itu berasal dari asumsi harga keekonomian biomassa yang di rentang angka Rp600.000 per ton—Rp800.000 per ton. Harga pembentuk produk itu sudah memperhitungkan biaya pengolahan serpih kayu serta transportasi dengan radius mencapai 50 kilometer.
Perputaran uang yang relatif besar tersebut tentu saja berpeluang diserap masyarakat dan koperasi pengepul limbah biomassa setiap tahunnya. Hitung-hitungan itu malah bakal bertumbuh seiring dengan komitmen PLN untuk mengoptimalkan rantai pasok dan pemanfaatan biomassa ke depannya.
Senjakala Pabrik Karet di Sumatra
Sumatra merupakan pulau pertama pengembangan perkebunan karet, meski Pamanukan dan Ciasem di Jawa Barat menjadi tempat uji coba pertama tanaman karet. Sebagai tanaman perkebunan komersiil, karet yang berasal dari Brasil baru ditanam di Sumatra bagian Timur pada 1902 dan di Jawa pada 1906.
Perkebunan karet berkembang meluas di berbagai wilayah Sumatra, mulai dari Lampung, Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh. Perkebunan karet juga berkembang di Bangka Belitung.
Meski demikian, suplai bahan baku karet sepanjang tahun ini telah mengalami penurunan hingga 20% dibandingkan pada 2022. Kinerja industri karet pun terus tergerus sehingga penutupan pabrik pun berlanjut.
Di antara 9 pabrik karet yang tutup, sebanyak tiga di antaranya berada di Sumatra Barat. Ketiga pabrik yang tutup sepanjang tahun ini tersebut di antaranya PT Lembah Karet dan PT Batanghari Barisan.
Dengan demikian, jumlah perusahaan karet yang masih beroperasi di Sumatra Barat tinggal lima perusahaan yang sejatinya pemasok bahan olahan karet. Tutupnya ketiga pabrik di wilayah ini akan mempengaruhi pemasoknya.
Urungkan IPO PalmCo Kala Ramalan Ramainya Antrean Lantai Bursa
Kementerian BUMN mengisyaratkan belum akan membawa PalmCo untuk menggelar aksi initial public offering (IPO) pada 2024, meski Subholding PTPN tersebut berpeluang menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan.
Apalagi, untuk membawa perusahaan ke lantai bursa juga bukan perkara mudah di tengah pekerjaan rumah yang masih tebal. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berujar fokus saat ini bukan untuk membawa PalmCo untuk IPO, karena pekerjaan rumah yang perlu dilakukan agar subholding tersebut memiliki valuasi yang tinggi.
“Saya cenderung tidak IPO [initial public offering] dulu lah, cari partner dulu karena untuk investasi di replanting. Jadi, kami mesti replanting sekitar 180.000 hektare,” ujar Kartika atau akrab disapa Tiko saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Tiko menjelaskan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditempuh saat ini adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit. Hal tersebut disebabkan sejumlah lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi yang kurang terawat.
Dengan upaya tersebut, dia berharap produktivitas dari PalmCo dapat meningkat dan menyentuh benchmark produksi industri sawit, yakni 20 ton per hektare. Adapun, saat ini, kata Tiko, sejumlah lahan sawit milik PTPN masih memiliki produktivitas yang beragam.
Merapikan Carut Marut Asuransi Kredit Karena Tingginya Klaim
Terbitnya aturan asuransi kredit lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dinilai dapat memberikan angin segar bagi industri perasuransian.
Dalam hal ini, OJK menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2023 (POJK 20/2023) tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah.
Perlu diketahui, POJK tersebut ditetapkan pada 12 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Adapun, POJK ini diundangkan pada 13 Desember 2023.
Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa tingginya tingkat eksposur risiko yang ditanggung oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah menjadikan produk ini harus dikelola secara prudent.
Selanjutnya, industri juga perlu menyesuaikan peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit tersebut. Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat eksposur, risiko produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit dikelola secara hati-hati, dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua pihak.
Akhir Ciamik Saham Bank Jumbo di 2023
Kinerja saham bank-bank jumbo sepanjang tahun 2023 kompak menghijau, sejalan dengan kinerja keuangan mereka yang kuat serta kondisi fundamental yang stabil.
Ada pun, bank-bank yang masuk dalam jajaran bank terbesar atau Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).
Saham keempat bank ini berhasil ditutup di teritori hijau untuk periode sepanjang tahun berjalan 2023 atau year-to-date (YtD) pada hari terakhir perdagangan 2023, Jumat (29/12/2023) pekan lalu.
Saham bank-bank jumbo juga jadi incaran asing, di mana nilai beli asing atau net foreign buy BBCA sepanjang 2023 mencapai Rp938,82 miliar. Lalu, net foreign buy BMRI mencapai Rp1,49 triliun. Adapun, net foreign buy BBRI mencapai Rp6,84 triliun dan net foreign buy BBNI mencapai Rp4,32 triliun.
Apabila dibandingkan, maka harga saham BMRI paling moncer sepanjang 2023 yakni naik 21,91% YtD. Sementara, saham BBRI paling banyak diburu asing dengan nilai net foreign buy Rp6,84 triliun.
Kinerja saham bank-bank jumbo itu ditopang oleh kinerja keuangan yang juga moncer pada tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan per Oktober 2023, bank-bank jumbo masih mencatatkan kinerja pertumbuhan labanya.
