Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja pemerintah malah turun jelang tutup tahun 2023.
Berdasarkan data APBN Kita 2023, realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp2.588,2 triliun atau 83% dari target revisi Rp3.117,2 triliun.
Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi hingga 4,1%. Sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp747,8 triliun.
“Belanja masih kontraksi 4,1% dibandingkan tahun lalu per 12 Desember,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita Desember 2023, Jumat (15/12/2023).
Sri Mulyani menekankan, bahwa rendahnya belanja yang terealisasi bukan karena belaja Kementerian/Lembaga (K/L) yang turun, melainkan dari belanja subsidi BBM di mana harganya lebih rendah dari asumsi makro 2023.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci bahwa penurunan yang cukup dalam terjadi pada belanja pemerintah pusat melalui belanja nonK/L yang terkontraksi 11,7%.
“Belanja nonK/L yang menurun besar adalah subsidi BBM karena harga BBM turun atau lebih rendah dari harga asumsi,” ungkapnya.
Dalam APBN 2023, asumsi harga minyak mentah Indonesia di angka US$90/barel. Sementara mengutip harga minyak mentah yang ditetapkan Kementerian ESDM per November 2023 di level US$79,63/barel.
Belanja nonK/L, termasuk di dalamnya belanja subsidi BBM, baru terealisasi 71,8% dari APBN atau di angka Rp894,3 triliun.
Meski demikian, Sri Mulyani melihat realisasi nonK/L masih akan terus meningkat pada sisa Desember 2023, seiring dengan proses pembayaran berbagai program, seperti subsidi dan kompensasi.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat justru telah mencapai 94,5% hingga 12 Desember 2023 yang dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, serta penyaluran bantuan sosial.
