Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama bilateral untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik, seperti bus, di Pulau Bali.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati bersama Country Representative Global Green Growth Institute (GGGI) di Indonesia sekaligus Deputy Regional Director for Northeast Asia Jaeseung Lee.
Melalui mitra pelaksana GGGI, proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali memakan KRW11 miliar (setara US$8,8 juta) atau setara Rp137 miliar (kurs Rp15.660 per dolar AS), yang akan dijalankan hingga Desember 2027.
Uji coba ini mencakup feasibility study, pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik dan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan Klungkung.
“Sektor transportasi diproyeksikan berkontribusi hingga 9,93 persen untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan mitra internasional mendorong kolaborasi antar K/L/P/D untuk transisi energi melalui penyediaan ekosistem dan infrastruktur transportasi e-bus tanpa emisi,” ujar Vivi dalam keterangan resmi, Rabu (13/12/2023).
Kemitraan antar pemerintah ini menjadi bagian upaya Indonesia mendorong transisi energi menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana diketahui, Indonesia bertekad memenuhi komitmen di tingkat global untuk menurunkan emisi GRK 32% hingga 43% pada 2030 dan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Baca Juga
Kebijakan ditujukan pada transisi energi bersih serta energi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Dalam skenario NZE, Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2, serta energi hidrogen untuk kendaraan berat seperti bus dan truk.
Jaeseung Lee mengungkapkan rencananya, bahwa implementasi kendaraan publik berbasis listrik ini juga akan diterapkan di wilayah lainnya secara bertahap.
“Saat ini, dunia fokus pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk adopsi e-bus, mulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” jelas Jaeseung.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa rencana Indonesia untuk transisi energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Sebagai contoh, hanya untuk pensiun dini PLTU batu bara, setidaknya RI membutuhkan sekitar US$15,9 miliar.
Di sisi lain, Indonesia juga terus merumuskan berbagai regulasi untuk mendukung climate agenda ini. Indonesia telah meluncurkan carbon market yang menjadi langkah RI untuk mencoba transisi energi.
“Saya sendiri sebagai Menteri Keuangan akan terus berupaya mendorong climate agenda ini dari sisi keuangan dan kebijakan fiskal Indonesia. Tanpa sumber daya keuangan dan pembiayaan, climate agenda hanya akan menjadi climate agenda. Let’s take action now!” ujarnya dalam COP28 di awal Desember 2023 lalu.
