Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melihat keinginan Jakarta menjadi kota global atau global city patut belajar dari salah satu kawasan bisnis tersibuk di Jazirah Arab, Dubai.
Kepala Institute BI Yoga Affandi menyampaikan bahwa Dubai mampu menarik investasi dan diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu, menjadi tugas utama bagi Jakarta untuk mampu melakukan hal seperti Dubai.
“Bagaimana Dubai bisa menerima begitu banyak modal tapi sekaligus talent, ini yang harus dilakukan Jakarta. Ini PR kita ke depan utamanya untuk Jakarta” ungkapnya dalam Seminar Outlook Jakarta 2024 di Kantor Perwakilan BI Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Menurutnya, Jakarta menjadi barometer Indonesia, di mana ekonomi produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta berkontribusi sebesar 16,27%.
Mengacu data Kearney Global City Index 2023, Jakarta berada di posisi 74 dari 156 kota. Posisi tersebut turun 5 peringkat dari 2022. Berbeda tipis dari negara tetangga Kuala Lumpur di posisi 72, namun jauh dari Singapura yang berada di peringkat 7.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati tidak memungkiri bahwa posisi Indonesia sebagai global city masih cukup payah. Untuk itu, butuh bantuan dari berbagai pihak, bukan hanya sekadar pemerintah provinsi.
Baca Juga
“Masih sangat payah, harus menaikkan peringkat Jakarta, tidak bisa dilakuakn oleh pemerintah saja,” tuturnya.
Adapun, global city adalah kota yang memiliki peran penting dalam pengintgrasian ekonomi, internasional, sehingga mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global
Sri menjelaskan bahwa salah satu kriteria yang masih landai adalah research and development, meliputi penelitian akademik, lingkungan, serta inovasi.
“Jadi mudah-mudahan bisa kerja sama dengaa ISEI dan BI, bagaimana riset tentang Jakarta terus kita lakukan dan menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah,” katanya.
Saat ini pun, pemerintah tengah menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakart (DKJ). Sri mengaku bahwa pemprov meminta banyak hak istimewa atau privilege dari sisi pajak maupun investasi.
Hal tersebut karena Jakarta untuk menjadi kota global masih butuh banyak pengembangan infrastruktur.
“Ada peraturan yang menyatakan bahwa pemanfaatan aset hanay boleh 5 tahun. Makanya kita minta Jakarta diberikan keleluasaan, termasuk dalam konteks pajak,” jelasnya.
Sebagai informasi, salah satu tantangan Jakarta menjadi kota global adalah mengatasi kemacetan. Pihaknya pun sudah menjalankan beberapa cara untuk menangani hal ini, seperti menyediakan MRT, dan menambahkan armada Transjakarta yang beroperasi antar kota untuk mengurai kemacetan.
Pemprov DKI menyatakan bahwa untuk mengurai kemacetan melalui MRT yang terus diperluas, membutuhkan dana yang cukup besar. Sebagai gambaran, biaya yang diperlukan untuk membangun MRT HI ke Lebak Bulus membutuhkan Rp1 triliun setiap kilometernya.
Sementara pembangunan untuk mengintegrasikan MRT hingga Ancol dan MRT East-West tidak mungkin mengandalkan dari negara.
"Untuk transportasi publik butuh pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga kita juga tidak bisa mengandalkan APBN dan APBD, melaikan melalui creative financing," katanya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan proses Jakarta untuk menjadi kota global masih panjang dan tidak bisa ditentukan oleh waktu tertentu. Dia pun meminta para ASN bekerja keras agar Jakarta bisa menjadi kota global setelah tidak menyandang status ibu kota.
“Jakarta menuju kota global itu tidak bisa dibangun dalam kurun waktu tertentu, kurun waktu yang mungkin satu tahun dua tahun, tetapi nengara ataupun kota ini kan bergerak,” ujarnya beberapa waktu lalu.
