Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan komponen cukai plastik dan cukai minuman manis atau minuman bergula dalam kemasan (MBDK) di APBN 2024, setelah target pungutan negara itu pada tahun ini dinolkan.
Berita tentang cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (30/11/2023):
1. Simalakama Cukai Plastik dan MBDK 2024
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diundangkan pada Selasa (28/11/2023).
Berdasarkan lampiran Perpres No 76/2023, komponen cukai plastik dan cukai MBDK dimasukkan ke dalam rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2024.
Pemerintah memasukkan target cukai plastik sebesar Rp1,85 triliun dan cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Dengan demikian, target penerimaan yang dibidik dari cukai plastik dan cukai MBDK pada tahun depan mencapai Rp6,24 triliun.
Target penerimaan dari dua jenis cukai baru tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya atau APBN 2023.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target pendapatan dari cukai produk plastik dan MBDK menjadi masing-masing Rp980 miliar dan Rp3,08 triliun.
Namun, pemerintah memangkas habis target penerimaan negara 2023 dari cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK) menjadi Rp0 atau nol lantaran kedua jenis cukai baru tersebut tak kunjung disahkan oleh pemerintah dan DPR RI.
Meski demikian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani memberi isyarat bahwa penerapan cukai plastik dan cukai MDBK baru akan dilakukan pada APBN 2024.
Aspek tersebut terdiri atas, pertama, implementasi cukai plastik dan minuman berpemanis telah tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
2. Sederet Tantangan 2024, Sentimen Global Masih Tinggi
Sederet tantangan di pasar keuangan pada 2024 terus dicermati oleh bank semtral. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi di negara maju masih di atas target, dan suku bunga kebijakan moneter termasuk Federal Funds Rate (FFR) diprakirakan bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama (higher for longer).
Yield obligasi Pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), naik tinggi karena premi risiko jangka panjang (term-premia) terkait tingginya kebutuhan untuk pembiayaan fiskal. Ketidakpastian pasar keuangan masih berlanjut dan berpengaruh terhadap volatilitas aliran modal dan tekanan nilai tukar di negara emerging market.
Tekanan juga timbul dari menguatnya fragmentasi geopolitik. Sejalan dengan itu, BI memprediksi laju ekonomi dunia pada tahun depan hanya sebesar 2,8%, lebih rendah dibandingkan dengan estimasi tahun ini di angka 2,9%.
Merespons hal itu, bank sentral dalam Pertamuan Tahunan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan.
BI juga terus memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar rupiah melalui optimalisasi instrumen moneter SRBI dan SVBI yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik portfolio inflows, dengan mengoptimalkan aset SBN dan surat berharga valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa perekonomian dunia masih bergejolak, bahkan diperkirakan berlangsung hingga 2024.
Risiko uutamanya disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina, perang dagang antara China dan Amerika Serikat, serta konflik antara Israel dan Palestina.
3. Menebalkan Stok, Menjinakkan Harga Bapok
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeklaim barang kebutuhan pokok (bapok) aman, bahkan harga stabil cenderung turun. Namun, stok cadangan sejumlah komoditas pangan di BUMN pangan, Perum Bulog dan ID Food, nyaris habis.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Baru, Gresik, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023). Peninjauan ini merupakan antisipasi pemerintah dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (nataru) 2024.
Mendag menyatakan, stok bapok aman dan harga stabil cenderung turun. Hal ini merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga para pedagang di pasar untuk menjaga stabilitas bapok.
Berdasarkan pantauan, tercatat harga cabai keriting Rp60.000/kg, cabai rawit Rp70.000/kg, bawang merah Rp23.000–25.000/kg, bawang putih Rp33.000/kg, ayam ras Rp33.000–35.000/kg, dan telur ayam Rp26.000/kg.
Mendag berharap, seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, dan pedagang pasar dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam menjaga stabilitas bapok.
4. Sinyal Pertumbuhan Asuransi Jiwa & Pergeseran Dominasi Unitlink
Setelah mengalami tren penurunan premi asuransi jiwa, industri diproyeksi mengalami rebound. Untuk pertama kalinya asuransi jiwa tradisional mampu menggeser dominasi asuransi unitlink.
Sebelumnya premi asuransi jiwa mengalami penurunan dari kuartal II/2023 ke kuartal III/2023. Meskipun masih terbilang terkontransi, namun telah mengalami perbaikan.
Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menilai kinerja periode kuartal III/2023 dapat menjadi cerminan adanya sinyal rebound
Adapun jika dibandingkan dengan kuartal II/2023, premi asuransi jiwa telah terkontraksi sebesar 9,9% yoy menjadi Rp86,23 triliun. Budi berujar penurunan premi dari kuartal II/2023 ke kuartal III/2023 mengalami penyusutan.
Kondisi tersebut dapat menjadi cerminan adanya tren perbaikan. Dia menjelaskan pada kuartal III/2023 kurva memang masih terlihat menurun, meskipun melandai.
5. Kritikan Pedas Pengembang MBR pada Janji Manis Capres–Cawapres
Angka backlog hunian yang saat ini mencapai 12,7 juta unit rumah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Diperkirakan angka backlog setiap tahunnya mengalami penambahan mencapai 700.000 hingga 800.000 keluarga baru.
Terlebih, mimpi mencapai zero backlog pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sangat sulit untuk mencapai zero backlog pada 2045 mendatang. Pasalnya, setiap tahunnya terdapat pertumbuhan keluarga baru sehingga turut serta berdampak pada angka backlog.
Namun demikian, angka backlog tersebut dapat ditekan selama 27 tahun mendatang menjadi hanya 5 juta di 2045.
“Kalau zero tidak mungkin karena pertumbuhan penduduk bertambah terus kecuali dilarang menikah dan punya anak jadi bisa selesai zero backlog. Angka backlog bisa ditekan hingga 2045,” ujarnya menjawab Bisnis, Rabu (29/11/2023).
Untuk menekan angka backlog tersebut dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di sektor perumahan.
