Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai kritik yang disampaikan Calon Presiden (capres) RI Anies Baswedan soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia meyakini kritik yang dilayangkan banyak pihak terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tak berpengaruh terhadap masuknya investasi di wilayah tersebut.
"Enggak, investor enggak terganggu," katanya usai melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Menurutnya, pemindahan ibu kota negara berdasarkan undang-undang, bahkan salah satu partai politik (parpol) seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai yang mendukung Anies Baswedan dalam pemilu juga mendukung UU IKN.
"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju. Itu kan undang-undang, jadi di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang. Partai pendukung AMIN (Anies-Muhaimin) itu kan juga PKB, dan itu adalah undang-undang dan sekarang IKN jalan terus, itu merupakan kewajiban, apa yang menjadi masalah?" katanya.
Kendati demikian, dia mengamini bahwa dalam realisasi pembangunan dan implementasi sebuah undang-undang sering kali perlu adanya pemasukan dan perbaikan-perbaikan. Dia menilai apabila ada kritik dan saran, hal itu wajar dalam pemerintahan.
Baca Juga
"Bahwa masih ada, harus ada perbaikan, ya, itulah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses. Ini persoalan keberanian untuk melakukan itu," pungkas Bahlil.
Untuk diketahui, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai blak-blakan menyerang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023) misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. Dia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023).
Dia berpendapat, seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," tambah Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru yakni ketimpangan. Oleh sebab itu, Anies menyimpulkan tujuan pembangunan IKN dengan cara yang digunakan tidak saling melengkapi.
Terbaru, bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu lebih blak-blakan dari Anies. Syaikhu menyatakan PKS ingin Jakarta tetap jadi Ibu Kota Negara. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, historisnya.
"DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu dalam acara Kick off Kampanye Nasional PKS, Depok, Minggu (26/11/2023).
Kedua, dari sudut pandang pembangunan. PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan buat pusat ekonomi di kota kecil.
"Berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan. PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, lanjutnya, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
