Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Ketersediaan hunian dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif.
Program KPR FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah di kelompok tersebut. Pasalnya, kepemilikan rumah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dukungan kepemilikan hunian pun merupakan bagian dari perwujudan komitmen Pemerintah seperti tercantum dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
Akses terhadap perumahan yang layak tidak hanya penting dalam pemenuhan mandat UUD 1945, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan unggul. Pada akhirnya, kualitas SDM akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi.
Namun demikian, upaya menyediakan akses perumahan layak bagi seluruh warga bukanlah pekerjaan mudah, khususnya bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan 55,9% penduduknya tinggal di perkotaan. Apalagi, populasi Indonesia memasuki periode bonus demografi dan mayoritas penduduk mudanya tinggal di perkotaan.
Akses tempat tinggal yang layak di daerah perkotaan pun kian mendesak untuk disiapkan agar dapat mengoptimalisasi bonus demografi yang segera tiba di depan mata.
Hingga 2023, Pemerintah telah mengalokasikan APBN senilai Rp108,5 triliun melalui dana bergulir dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program KPR FLPP. Dana tersebut setara dengan dukungan bagi 1.289.748 unit rumah.
Sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan komitmen untuk menurunkan beban fiskal pemerintah dalam program penurunan beban fiskal melalui dukungan pembiayaan porsi 25% FLPP.
Dalam pelaksanaanya, SMF menyediakan porsi 25% dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui bank penyalur. SMF melakukan leverage atas PMN yang diterima dengan menerbitkan Surat Utang.
Dari PMN yang diterima senilai Rp7,8 triliun, SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP senilai Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Adapun, pada semester I/2023, SMF telah menyalurkan dana dukungan senilai Rp2,21 triliun atau setara untuk 59.538 rumah.
Indonesia telah mencatatkan perkembangan yang sangat baik dalam mengatasi isu backlog perumahan dengan mengimplementasikan kebijakan FLPP. Dalam tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada SMF senilai Rp 1,89 triliun untuk program KPR FLPP bagi MBR.
Dari dana tersebut diharapkan dapat mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR, serta meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait. Seperti diketahui, perumahan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki multiplier effect kepada sector-sektor lainnya.
Berdasarkan data di atas, dari sisi targeting, penerima manfaat program FLPP sudah sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu membantu MBR untuk memiliki rumah pertama. Penerima manfaat FLPP merupakan masyarakat dengan pendapatan kelas 1 sampai dengan kelas 8 atau berpendapatan dibawah Rp8 juta—dengan sebaran terbanyak didominasi oleh masyarakat pada pendapatan kelas 4 dan 5.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh mayarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun skema kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa selama ini APBN telah bekerja keras untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, di antaranya untuk menolong masyarakat berpendapat rendah agar dapat memiliki hunian yang terjangkau.
Ananta juga menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya MBR. Dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi itu berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
