Bisnis.com, JAKARTA – Mundurnya kegiatan produksi serta tidak terlaksananya sejumlah proyek strategis di sektor hulu minyak dan gas bumi sesuai rencana, membuat target peningkatan produksi minyak mentah nasional bakal kian sulit dicapai.
Jangankan untuk mengejar target produksi minyak bumi menjadi 1 juta barel dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030, untuk mencapai outlook lifting migas tahun ini saja sudah sangat berat.
Berita tentang produksi minyak mentah menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (23/11/2023):
1. Senjang Produksi Minyak Mentah Nasional Kian Panjang
Tak heran bila akhirnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menarik turun outlook lifting migas menjelang tutup tahun 2023. Produksi pada awal 2023 yang sudah terlanjur senjang menjadi faktor utama turunnya proyeksi lifting migas tersebut.
Ditambah lagi dengan mundurnya pengerjaan ulang dan perawatan sumur atau workover dan well services dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), turun menekan pencapaian produksi migas tahun ini.
Kondisi ini kemudian juga terasa kian berat dengan molornya sejumlah proyek strategis, seperti Indonesia Deepwater Development, Jambaran Tiung Biru, Lapangan Abadi di Blok Masela, dan Tangguh Train 3 sehingga turut mengoreksi pencapaian investasi di dalam negeri.
Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf memperkirakan lifting minyak akhir tahun nanti berada di kisaran 607.500 barel minyak per hari (bopd) dan gas sebesar 5.400 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).
2. Mengupas Prospek Saham MTEL di Tahun 2023
Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. atau Mitratel masih menjadi pilihan menarik di mata kalangan analis tahun ini, terutama ditopang oleh laporan keuangan dan fundamental bisnisnya yang terlihat menjanjikan.
Bila mengacu pada data konsensus analis Bloomberg, dari total 25 sekuritas atau analis yang memantau saham emiten berkode MTEL itu, sebanyak 24 di antaranya memberikan rekomendasi beli. Hanya satu sekuritas yang merekomendasikan tahan dan tidak ada satupun yang menyarankan menjualnya.
Namun, di pasar modal, kinerja saham MTEL justru terlihat tidak bertenaga. Hari ini, Rabu (22/11/2023), saham MTEL ditutup stagnan di level Rp690. Dengan posisi harga tersebut, saham MTEL masih tercatat turun 13,75% sepanjang tahun berjalan 2023 atau secara year-to-date (YtD).
Lesunya kinerja saham MTEL ini tampaknya tidak terlepas dari faktor aksi jual besar-besaran di kalangan investor asing. Hari ini, net sell di saham MTEL mencapai Rp13,18 miliar di seluruh pasar, sedangkan sepanjang tahun berjalan 2023 net sell saham ini mencapai Rp991,9 miliar dan setahun terakhir Rp1,27 triliun.
Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, mengatakan bahwa faktor yang membuat net foreign sell MTEL besar adalah adanya rotasi sektor.
Sementara itu, dari sisi fundamental, MTEL justru membukukan peningkatan pendapatan secara tahunan atau year-on-year (YoY). Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika sahamnya saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamentalnya.
3. Dilema Sektor Manufaktur Menghadapi Neraca Komoditas
Pemerintah pusat menetapkan penggunaan Neraca Komoditas dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong. Dalam implementasinya, sistem pengawasan importasi kebutuhan industri dalam negeri itu justru menjadi pukulan bagi sektor manufaktur.
Pengembangan Neraca Komoditas (NK) merupakan kebijakan yang tidak hanya menjadi prioritas di dalam negeri, namun juga karena tuntutan perdagangan global terhadap transparansi dan ketelusuran dari komoditas itu.
Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK) Tahap I diluncurkan pada 2021 dengan cakupan komoditas beras, gula, daging lembu, garam, dan perikanan. Pada 2022, SINAS NK Tahap II diperluas ke komoditas jagung, bawang putih, masker, vaksin, besi, dan baja.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI) dilaksanakan berdasarkan NK dilakukan secara bertahap.
Dalam Sosialisasi NK “Implementasi dan Penyusunan 2022, Senin (19/9/2022), terdapat 24 kelompok komoditas (Tahap I/2021 diterapkan 5 kelompok komoditas, dan Tahap II/2022 ditetapkan 19 kelompok komoditas) yang akan diberlakukan di implementasi NK dimasukkan ke SiNas NK.
Terdapat total 56 kelompok komoditas dari seluruh komoditas yang wajib PI dan PE. Untuk 32 kelompok komoditas lain berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan penyiapan komoditas untuk implementasi NK, dinyatakan belum siap dan penerbitan PE dan PI.
4. Ancaman Erick Thohir Minta Saham Vale (INCO) Dijual Murah
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan, pemerintah tengah mendorong harga akuisisi 14% saham asing PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang rendah untuk PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID).
Pemerintah ingin sisa kewajiban divestasi 14% INCO sebagai syarat perpanjangan konsesi tambang selepas Desember 2025 dilepas murah ke holding tambang pelat merah nantinya. Erick menolak harga pasar atau premium yang ditawarkan INCO.
Prinsipnya, pemerintah lewat MIND ID mesti mendapat harga akuisisi yang murah sebagai syarat konversi kontrak karya INCO menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) nantinya.
INCO masih memiliki sejumlah komitmen yang belum terlaksana dalam kontrak karya (KK) hasil amandemen 17 Oktober 2014.
Misalkan, berdasarkan catatan MIND ID, INCO dianggap gagal untuk meningkatkan produksi nickel matte 25% pada proyek Sorowako dari rata-rata produksi aktual 2009-2013 belum terlaksana hingga saat ini.
Lewat KK amandemen 2014, INCO saat itu berkomitmen untuk berinvestasi pada pembangunan kapasitas dryer & klin untuk meningkatkan rata-rata produksi pada blok tersebut. Hanya saja belakangan, lewat pengajuan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), INCO mengganti komitmen itu menjadi pembangunan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) kapasitas produksi kurang lebih 60.000 mixed hydroxide precipitate (MHP).
Pergeseran fokus investasi pada proyek Sorowako itu sudah disampaikan INCO kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sebagai tahapan konversi KK INCO menjadi IUPK. Arifin menyetujui proposal itu lewat pengesahan rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) pada 10 April 2023. Belakangan, INCO resmi mengajukan permohonan IUPK ke Kementerian ESDM pada 17 April 2023.
Selain itu, terdapat dua komitmen investasi INCO pada amandemen KK 2014 yang belakangan berubah di ujung masa konsesi. INCO mengubah usulan pengembangan fasilitas HPAL dengan Sumito pada kapasitas produksi sekitar 15.000 ton mixed sulphide precipitate (MSP).
INCO belakangan berencana membangun fasilitas HPAL bersama dengan Huayou pada kapasitas produksi sekitar 120.000 mixed hydroxide precipitate. MIND ID belakangan mengganggap usulan pengembangan proyek Bahodopi pada KK 2014 juga tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari sisi keekonomian dan kelayakan bisnis.
5. India Setop Ekspor Beras, Indonesia Perlu Pangan Alternatif
India kemungkinan besar memperpanjangan larangan ekspor berasnya sampai 2024. Indonesia disarankan untuk mencari bahan pokok alternatif.
Sinyal India untuk memperpanjang larangan impor terbaca dari langkah Perdana Menteri Narendra Modi yang bakal mencalonkan diri kembali pada tahun depan, yang mana telah berulang kali memperketat pembatasan ekspor berasnya.
Modi memperketat pembatasan ekspor berasnya dalam upaya untuk menekan kenaikan harga domestik dan melindungi konsumen India. Bahkan, setelah pemilu, tindakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang apabila harga beras di India tidak stabil.
"Selama harga beras dalam negeri menghadapi tekanan ke atas, pembatasan tersebut kemungkinan akan tetap ada," ujar Sonal Varma, Kepala Ekonomi untuk India dan Asia selain Jepang di Nomura Holdings Inc, dikutip dari Bloomberg, Senin (20/11/2023).
B.v Krishna Rao, Presiden Asosiasi Eksportir Beras India mengatakan pemerintah Modi ingin memastikan pasokan yang cukup di dalam negeri dan meredakan kenaikan harga.
Dia mengatakan pemerintah India kemungkinan akan mempertahankan pembatasan ekspor sampai pemungutan suara tahun depan. Adapun diketahui India telah melarang ekspor beras non-basmatinya sejak Juli 2023.
Merespons hal tersebut, Perum Bulog pun angkat bicara soal kemungkinan India memperpanjangan larangan ekspor berasnya sampai 2024.
