Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Keuangan (2013-2014) Chatib Basri mengungkapkan bahwa kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pangan memiliki kekuatan tersendiri di masing-masing sektor ekonomi maupun politik.
Indonesia tercatat masih memiliki 25,90 juta penduduk miskin per Maret 2023, yang sensitif terhadap ketersediaan dan harga pangan.
Chatib menjelaskan, BLT menjadi penting untuk pemerintah berikan kala harga pangan, utamanya beras, melambung.
“Dia [BLT] punya implikasi terhadap ekonomi dan politik. Ini justify secara ekonomi, memang harus dikasih BLT ketika harga beras naik,” ujarnya dalam YouTube Total Politik, dikutip Kamis (16/11/2023).
Hal yang masih menjadi tantangan, bahwa negara dengan penduduk miskin yang masih cukup tinggi sangat relevan dengan isu pangan. Untuk itu harus ada bantalan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Faktanya, kata Chatib, walaupun BLT kerap menuai kritik dari berbagai pihak, kebijakan tersebut berdampak baik khususnya politik.
Baca Juga
“Orang kalau dikasih BLT itu konkret secara politik, dikasih cash, dikasih support. Kalau yang lain dikasih janji, itu abstrak,” tutur Dede, sapaan akrab Chatib Basri.
Alhasil, kebijakan yang diberikan pemerintah tersebut akan memberikan citra positif terhadap pemerintahan yang tengah berjalan saat ini atau petahana.
“Dia punya efek positif kepada incumbent [petahana], wajah incumbent. Itu akan sangat membantu dalam proses itu karena buat masyarakat, beras matters,” lanjutnya.
BLT menjadi sangat penting bagi rakyat Indonesia, karena Chatib melihat meski masih 25,90 juta masyarakat yang tergolong miskin, lebih banyak lagi masyarakat yang berada digaris kemiskinan alias rentan miskin.
Chatib memberikan contoh, misalnya harga beras naik Rp200 per kilogram (kg), akan ada masyarakat di garis kemiskinan yang jatuh miskin.
Seperti halnya saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dalam rangka stabilitas harga dan mengantisipasi dampak dari El Nino yang belum selesai.
Efek El Nino di Indonesia membuat banyak gagal panen di beberapa daerah. Kekeringan yang melanda menyebabkan pola tanam yang biasanya menuai panen di Desember menjadi tidak menentu. Pada akhirnya, berdampak pada harga beras yang tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyiapkan anggaran tambahan untuk menyalurkan bansos beras yang diperpanjang hingga Desember 2023 sebesar Rp2,67 triliun.
Nantinya, beras akan disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing mendapatkan 10 kg beras setiap bulannya.
Sri Mulyani mencatat total anggaran untuk bantuan beras sepanjang tahun ini senilai Rp18,6 triliun.
