Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tengah menggodok rencana kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam pengembangan angkutan massal perkotaan pada sejumlah daerah di Indonesia.
Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya mengajak Bank Dunia untuk turut terlibat dalam membangun fasilitas angkutan massal perkotaan di Indonesia. Dia menuturkan, proses kerja sama ini tengah dibahas untuk pengembangan angkutan umum di beberapa kota di Indonesia.
Meski demikian, Budi Karya belum dapat merinci seperti apa bentuk keterlibatan Bank Dunia dalam proyek-proyek ini. Dia juga belum menyebutkan besaran dana investasi yang akan dikucurkan Bank Dunia.
“Kita lakukan pengembangan angkutan massal perkotaan di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ini sedang kerja sama dengan Bank Dunia,” kata Budi Karya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, dikutip Kamis (9/11/2023).
Budi Karya mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan proses pengembangan dan pembangunan proyek-proyek transportasi di Indonesia meski masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan waktu kurang dari 1 tahun.
Dia menuturkan, Kemenhub akan terus melakukan perencanaan untuk sejumlah proyek transportasi secara detail agar nantinya dapat dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
Baca Juga
“Yang pasti, kita sudah punya anggaran sekitar Rp38 triliun untuk 2024 mendatang dan itu [perencanaan] yang bisa kita lakukan,” kata Budi.
Berdasarkan catatan Bisnis.com pada 22 Oktober 2022 pemerintah telah merealisasikan pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank senilai US$264 juta atau sekitar Rp3,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS) dalam mengembangkan angkutan massal perkotaan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung dan Medan.
Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Suharto menjelaskan total pinjaman yang didukung oleh world bank tersebut digunakan untuk kepentingan belanja modal (capital expenditure/capex) di Kementerian Perhubungan untuk membangun trayek BRT disertai sejumlah infrastruktur pendukungnya. Misalnya jalur khusus untuk BRT, Halte, pejalan kaki, sistem teknologi, depo, dan lainnya.
“Saat ini sudah berproses penandatanganan dengan World Bank sudah dilakukan pada akhir Agustus 2022 dan berlaku efektif setelah 45 hari. Saat ini pun berproses untuk Detail Engineering Design [DED] hingga konstruksi,” terangnya.
Sementara untuk pembangunan BRT di kota lainnya akan tergantung dengan kajian lembaga dan pihak lain yang bakal memberikan dukungan pendanaan. Percepatan proyek dilakukan dengan mengacu kepada target RPJMN hingga 2024 yang harus menuntaskan sebanyak 6 kota metropolitan kecuali Jakarta.
