China Umbar Janji Bakal Perluas Akses Pasar dan Tingkatkan Impor

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri China Li Qiang berjanji bahwa negaranya akan memperluas akses ke pasar dan meningkatkan impor yang telah melesu pada tahun ini. 

Adapun, janji untuk meningkatkan impor muncul ketika perekonomian China yang mengalami perlambatan dan telah merugikan permintaan barang dari China. Hal tersebut dia sampaikan dalam Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE) di Shanghai. 

“Kami akan terus mendorong keterbukaan, dengan inklusivitas dan pembagian keuntungan yang lebih besar. China akan secara aktif memperluas impor," ujarnya seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (6/11/2023). 

Sebagai catatan, Acara CIEE sendiri dimulai pada 2018 dan bertujuan untuk memberikan peluang kepada eksportir asing untuk meningkatkan perdagangan mereka dengan China. 

Kemudian, diketahui bahwa impor China pada September 2023 turun 6,2% yang menandakan penurunan selama tujuh bulan berturut-turut. 

Adapun, Li juga menambahkan bahwa ia berjanji untuk melindungi hak dan kepentingan investor asing sesuai dengan hukum. Komentar ini juga dilontarkan setelah jumlah investasi asing ke China mencatatkan angka negatif, pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1998.

China berusaha untuk menarik lebih banyak investor asing ke negaranya untuk membantu pemulihan ekonomi. Para ekonom menuturkan bahwa penurunan Foreign Direct Investment (FDI) berdasarkan ukuran neraca pembayaran mencerminkan menurunnya keinginan perusahaan asing menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh di negara tersebut.

Hal ini disebabkan ketegangan hubungan dengan negara-negara Barat dan daya tarik menyimpan uang tunai di luar negeri meningkat. Negara-negara maju telah menaikkan suku bunga, sementara China menurunkan suku bunga untuk menstimulasi perekonomian. 

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dalam kunjungan pertama kalinya pemimpin Australia ke China dalam tujuh tahun, berbicara di CIEE bahwa negaranya akan terus bekerja secara konstruktif dengan China, karena merupakan kepentingan kedua negara untuk memiliki hubungan yang memungkinkan terjadinya dialog dan kerja sama. 

Dalam pidato hari Minggu (5/11) Li juga berjanji bahwa negara-negara Asia akan lebih proaktif dalam mendorong aliran data yang tertib dan bebas sesuai dengan hukum. 

China juga memberlakukan undang-undang baru tentang data pada 2021 yang memicu kekhawatiran di kalangan eksekutif perusahaan multinasional tentang kemampuan mereka untuk beroperasi di negara tersebut. 

Pada September 2023, pemerintah mengusulkan pelonggaran dalam beberapa peraturan ketat mengenai aliran data ke luar negeri. Langkah ini sebagian dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran dan menghidupkan kembali pertumbuhan yang melemah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel