Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha sektor properti menanti kebijakan pemerintah mengentaskan backlog perumahan yang telah mencapai 12,7 juta saat ini.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkap sejumlah siasat yang dapat dilakukan guna memangkas angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) yang tercatat mencapai 12,7 juta. Salah satunya, melalui pengadaan proyek strategis nasional (PSN) pada sektor properti.
Dalam analisisnya, REI berpandangan bahwa pemerintah perlu segera meneken PSN properti tersebut, mengingat sektor ini menjadi salah satu industri yang memiliki multiplier effect pada hampir 185 industri lainnya.
"Kami REI berpandangan, sudah saatnya properti menjadi PSN. Kenapa? sesuai data properti ini saat ini properti menyumbang 14-16% terhadap PDB, berkontribusi pada APBN 9%, kemudian pada PAD 30-40%," tuturnya saat dihubungi Bisins, dikutip Rabu (25/10/2023).
Joko menambahkan, pengadaan PSN melalui propertinomic diyakini tak hanya mampu memangkas angka backlog namun juga turut mendongkrak stabilitas ekonomi nasional.
Terlebih lagi, properti merupakan industri padat karya yang memiliki serapan tenaga kerja besar. "Apalagi kalau kita menghitung tahun 2035 itu penduduk yang ada di perkotaan mencapai 66%. Artinya, kalau tidak ada antsipasi (pengadaan perumahan), maka potensi kerugian negara sebesar Rp71,4 triliun per tahun," jelas Bambang.
Baca Juga
Sebelumnya, Joko juga menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengguyurkan dana yang diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun untuk membebaskan para pembeli rumah di bawah Rp2 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Kami mengucapkan terima kasih dan ini adalah bagian dari konfirmasi Presiden atas permohonan kami. Dalam beberapa pertemuan, kami sampaikan [kepada presiden) bahwa sektor properti memang saat ini masih mengalami perlambatan dan masih belum rebound seperti industri lain," ucapnya.
REI juga memproyeksi bahwa dengan ditetapkannya kebijakan insentif tersebut, pasar properti diperkirakan akan kebanjiran dana mencapai Rp10 triliun dengan output pada ekonomi nasional mencapai Rp1,8 triliun.
"Yang jelas kami ada diskusi, sudah ada komunikasi juga dan Himbara menyambut baik dan memahami kondisi yang ada. Terlebih, DPK nya relatif trejaga baik, bahkan pertumbuhan DPK juga bagus positif sehingga kekhawatiran akan mereka segera (menaikkan suku bunga) itu tidak terjadi," pungkasnya.
