Bisnis.com, JAKARTA – Hingga saat ini, Indonesia masih dihantui persoalan produtivitas beras dan ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan janji untuk dapat mencapai swasembada beras saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014 – 2019. Kala itu, telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun.
Berita tentang janji Jokowi swasembada pangan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Senin (9/10/2023):
1. Menangih Janji Swasembada Pangan Jokowi & Rencana Impor Beras
Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada beras dinilai jadi yang paling mudah, sementara kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor. Namun hingga menjelang berakhirnya periode keduanya, swasembada ketiga komoditas tersebut masih jauh dari mimpi. Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, Jokowi menargetkan pembangunan 61 bendungan hingga 2024 untuk memaksimalkan penyediaan irigasi lahan pertanian.
Berdasarkan data BPS, sepanjang 2022, luas panen padi mencapai sekitar 10,45 juta hektare atau mengalami kenaikan sebanyak 0,39 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, produksi padi di tahun 2022 mencapai sebesar 54,75 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 0,59 persen dibandingkan dengan produksi beras tahun 2021.
Merujuk data BPS, produksi pada sembilan bulan pertama tahun ini diproyeksikan 25,64 juta ton GKG (gabah kering giling). Pada periode yang sama konsumsi beras nasional diproyeksikan meningkat, yakni mencapai 22,89 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan konsumsi beras selama sembilan bulan pertama 2022 yang mencapai 22,62 juta ton. Sepanjang 2022, konsumsi beras di Indonesia sebanyak 30,2 juta ton. Jumlah itu meningkat 0,5 persen dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 30,04 juta ton.
Pemerintah pun akan kembali mengimpor beras sebagai antisipasi fenomena El Nino yang mengganggu produk beras. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan panen raya pada semester II tahun 2023 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Pemerintah butuh tambahan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog sebanyak 1,5 juta ton lagi sampai akhir tahun 2023.
2. Merengkuh Asa Kemandirian Pembiayaan Perumahan dan Zero Backlog
Angka backlog di level 12,71 juta berdasarkan data Susenas BPS pada 2021 masih menjadi persoalan yang pelik. Diperkirakan angka backlog setiap tahunnya mengalami penambahan mencapai 700.000 hingga 800.000 kepala keluarga baru.
Terlebih, pemerintah menargetkan dapat mengentaskan permasalahan kepemilikan hunian atau zero backlog pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Dari total Rp108, 5 triliun tersebut, Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp79,77 triliun sepanjang 2010 hingga 2022 untuk program subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP. Kucuran dana tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan perumahan kepada MBR sehingga dapat mengatasi persoalan backlog perumahan.
Dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen, diikuti ASN 9 persen, wiraswasta 7 persen, TNI/polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
Sepanjang tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF sebesar Rp1,53 triliun.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan dalam menyelesaikan backlog hunian yang mencapai 12,7 juta ini tidak memungkinkan untuk menggunakan dana APBN.
Sesuai dengan amanah dari UU No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Tapera, visi BP Tapera adalah mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta MBR melalui pembiayaan dana murah berkelanjutan berlandaskan gotong-royong. Nantinya peranan APBN akan digantikan dana masyarakat melalui tabungan rumah Tapera.
Adi menuturkan masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp8 juta per bulan dapat menabung di Tapera dimana nantinya dananya akan dikelola dan dipinjamkan kepada kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah pertama. Hal ini sebagai upaya dalam mengentaskan angka backlog, apalagi sebesar 60 persen kalangan MBR tersebut merupakan pekerja mandiri yang sulit memiliki akses ke perbankan atau unbankable.
“Ini seperti BPJS Kesehatan dimana tabungan masyarakat akan dikelola, masyarakat yang penghasilannya tinggi, dananya dipinjam untuk membantu MBR memiliki rumah. Masyarakat di atas Rp8 juta ini bisa menggunakan tabungan tapera ini untuk merenovasi rumahnya,” ujarnya, Sabtu (7/10/2023).
Jika seluruh masyarakat Indonesia menabung Tapera ini, maka ke depannya beban APBN dalam membiayai perumahan akan berkurang. Hal ini karena pembiayaan perumahan akan digantikan dengan dana masyarakat.
3. Mengukur Daya Ungkit Sentimen Dividen Interim pada IHSG
Sejumlah emiten tengah bersiap untuk kembali membagikan dividen interim pada sisa tahun ini kepada pemegang sahamnya. Aksi korporasi ini berpeluang mengerek lagi saham emiten-emiten ini dan turut berimbas pada IHSG.
Sejumlah emiten telah mengumumkan rencana pembagian dividen interim atau dividen tengah tahun atas laba yang telah diperoleh pada separuh tahun berjalan 2023. Emiten-emiten tersebut membagikan jumlah dividen yang beragam, dengan yield yang juga beragam.
Sebagaimana diketahui, dividend yield merupakan tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai ke pemegang saham. Menghitung dividend yield bisa dilakukan dengan membagi dividen per saham dengan harga per saham sebuah emiten.
Dari perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses pembagian dividen saat ini, dividend yield terbesar dibagikan oleh entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) yakni sebesar 2,66 persen.
Sebagai informasi, UNTR membagikan dividen senilai Rp701 per saham, dengan harga saham saat penutupan Jumat (6/10/2023) mencapai Rp26.400 per saham.
Induknya, yakni PT Astra International Tbk. (ASII) juga akan membagikan dividen interim, tetapi dengan yield yang lebih rendah yakni 1,61 persen. Meski begitu, nominal pembagian dividen interim ASII bakal menjadi yang terbesar, yakni Rp3,96 triliun.
Dividend yield terbesar kedua dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN). Dividend yield emiten pengelola Mal Plaza Indonesia ini adalah sebesar 2,56 persen. PLIN diketahui membagikan dividen sebesar Rp77 per saham atau senilai total Rp272,2 miliar. Harga saham PLIN saat penutupan perdagangan Jumat adalah Rp3.010 per saham.
Sementara itu, dividend yield terkecil pada periode ini adalah sebesar 0,55 persen yang dibagikan oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk. (VICI). VICI membagikan dividen senilai Rp3,5 atau senilai total Rp23,47 miliar.
4. Relaksasi Aturan Properti WNA Belum Pacu Permintaan Apartemen
Dilonggarkannya kebijakan kepemilikan properti warga negara asing (WNA) rupanya masih belum mendongkrak penjualan apartemen khususnya di kawasan Jabodetabek. Padahal, langkah tersebut semula diharapkan menjadi katalis positif sektor apartemen yang tengah lesu.
Untuk diketahui, selama ini orang asing hanya diperbolehkan memiliki hunian yang hanya yang berada di atas tanah hak pakai dan wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Namun, nantinya orang asing bisa memiliki hunian dengan cukup melampirkan dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal. Orang asing ini diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun (sarusun/apartemen) yang berdiri di atas hak guna bangunan selain hak pakai sebagaimana diatur sebelumnya. Sarusun di atas tanah HGB dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan bahwa pelonggaran regulasi tentang kepemilikan properti asing dengan tujuan menarik lebih banyak pembeli asing ini memang menjadi katalis penjualan apartemen. Namun, potensi pembelian apartemen oleh warga asing ini tidak terlalu besar.
Pasalnya, pasar utama apartemen di Indonesia ini masih didominasi oleh lokal atau warga negara Indonesia. Terlebih, warga asing dalam membeli apartemen memiliki batasan harga tertentu yakni Rp3 miliar di kawasan Jakarta.
Di sisi lain, Para pengembang masih menahan untuk memulai proyek baru apartemen dan memprioritaskan penyelesaian konstruksi yang ada agar sesuai jadwal, mengurangi keterlambatan lebih lanjut dan untuk menarik pembeli potensial.
5. Kala Bank Besar Merebut Bisnis Paylater
Kalangan perbankan tampak mulai agresif merebut pasar bisnis paylater yang digagas oleh kalangan perusahaan financial technology atau fintech dengan turut meluncurkan bisnis serupa, bahkan dengan bunga yang lebih rendah.
Bisnis paylater sekilas mirip kartu kredit, meskipun keduanya tidak benar-benar sama. Keduanya memang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian tanpa membayar tunai secara langsung.
Namun, layanan paylater cenderung terbatas dan biasanya sudah terintegrasi dengan ekosistem digital tertentu, seperti e-commerce. Seiring dengan makin berkembangkan ekosistem transaksi digital, tampaknya bank pun tak ingin ketinggalan merebut kue bisnis paylater ini.
Beberapa bank sudah mengumumkan rencana untuk memasuki bisnis ini, sebagian bahkan sudah meluncurkan layanan paylater. Hal ini kini menjadi ancaman bagi fintech yang semula ingin mendisrupsi bisnis kartu kredit yang dimiliki bank.
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi salah satu bank yang telah resmi mengumumkan masuk ke bisnis paylater yang tersedia melalui aplikasi myBCA. Tak mau ketinggalan, bank lain seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga menyatakan ketertarikannya untuk bisa meluncurkan layanan ini.
Melansir dari website resminya, Paylater BCA menawarkan limit kredit hingga Rp20 juta dengan mekanisme revolving, dan pilihan tenor cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dengan suku bunga sampai dengan 2 persen flat per bulan.
Di sisi lain, fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri yang memiliki pilihan tenor 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan justru mengenakan bunga pinjaman yang lebih kecil lagi, di mana mulai dari 0 persen (tenor 1 dan 3 bulan) dan mulai dari 1,5 persen flat per bulan untuk tenor lebih dari tiga bulan. Bank Mandiri sendiri menawarkan maksimum limit kredit yang diberikan mencapai Rp20 juta.
