Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax terus mengalami kenaikan dalam 2 bulan berturut-turut. Kenaikan harga Pertamax ini dikhawatirkan akan mendorong masyarakat untuk beralih membeli jenis BBM khusus penugasan, Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa dirinya akan duduk bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk membahas antisipasi terkait potensi perpindahan konsumsi BBM masyarakat ke Pertalite.
“Itu yang sekarang lagi kita akan duduk bertiga nih, antara menteri keuangan, BUMN, dan sama saya,” kata Arifin di Istana Negara, Kamis (5/10/2023).
Adapun, Pertamina mematok harga Pertamax sebesar Rp14.000 per liter per 1 Oktober 2023 atau naik Rp700 dibandingkan bulan sebelumnya.
Harga Pertamax terpantau mengalami kenaikan selama 2 bulan berturut-turut. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax dipatok menjadi Rp14.000 per liter per Oktober 2023, naik dibandingkan September 2023 yang dipatok seharga Rp13.300 per liter. Harga Pertamax pada September 2023 tersebut juga naik dari posisi Juni 2023 yang dipatok seharga Rp12.400 per liter.
Sementara itu, harga Pertalite masih dipatok sebesar Rp10.000 per liter.
Baca Juga
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa terdapat kemungkinan adanya migrasi pelanggan dari Pertamax ke Pertalite. Namun, angkanya tidak banyak.
“Kalau kemungkinan sih pasti ada, tapi jumlahnya kan saya kira tidak banyak,” kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (2/10/2023).
Dia pun berkeyakinan harga minyak mentah dunia akan berangsur turun sehingga harga BBM nonsubsidi nantinya juga dapat kembali turun.
"Kan yang mentah-mentah sudah turun lagi, tidak naik terus," tuturnya.
Di sisi lain, Tutuka menyebut bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan penyaluran BBM subsidi agar dapat dilakukan secara tepat sasaran. Terlebih untuk jenis BBM khusus penugasan, seperti Pertalite, Tutuka menyampaikan bahwa pemerintah bakal terus mengawal dan memastikan pendistibusiannya benar-benar ke masyarakat yang membutuhkan.
“Bahwa BBM untuk JBKP itu harus tepat sasaran yang pernah revisi yang dulu,” ucapnya.
