Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Bung Karno, pangan merupakan ‘mati hidup’ nya bangsa. Jika pangan tersedia cukup, resiliensi bangsa bakal kian menguat.
Isu ketahanan pangan sangat relevan diangkat dalam Pemilihan Presiden 2024. Calon Presiden (capres) harus memiliki visi ketahanan pangan yang kuat.
Pemimpin mendatang juga harus menempatkan isu ketahanan pangan sebagai prioritas kebijakan. Kebijakan dan manajemen strategis menjamin keberlanjutan pasokan mempermudah rakyat mengakses dan mengindari kerentanan pangan.
Indonesia rentan gangguan pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok. Selama ini keterbatasan pasokan pangan berupa beras misalnya, diatasi melalui impor.
Di akhir 2022, Bulog mengimpor 500.000 ton beras. Di awal 2023, Bulog mengimpor beras lagi sebanyak 2 juta ton.
Ketahanan pangan rentan karena impor hanya untuk kebutuhan sesaat. Sementara negara lain memperketat ekspor bertujuan memperkuat ketahanan nasionalnya.
Baca Juga
Misalnya India melarang ekspor beras demi kepentingan nasional hingga menyulitkan semua negara termasuk Indonesia.
Sebab itu, pemimpin mendatang harus mampu menghasilkan kebijakan inovatif di bidang ketahanan pangan menghindari ketergantungan impor. Sistem ketahanan dikembangkan mampu menyeimbangkan permintaan dan pasokan secara berkelanjutan.
Sejauh ini pemerintah melaksanakan kebijakan langsung dan tak langsung guna menjamin ketahanan pangan. Kebijakan langsung berupa subsidi pangan. Adapun kebijakan tak langsung membangun infrastruktur pertanian dan lingkungan ekonomi secara umum.
Di samping itu, pemerintah juga secara intensif menyediakan teknologi pertanian mutakhir yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan lebih powerful.
Dengan ketahanan pangan yang lebih kuat, semua tantangan diatasi pemerintah dengan lebih intensif.
Pemerintah secara intensif membantu masyarakat melalui pemberian stimulus (insentif) guna memperoleh pangan sesuai kebutuhan dengan harga terjangkau. Dengan insentif, daya beli masyarakat diharapkan makin meningkat.
Peningkatan daya beli masyarakat berdasarkan diversifikasi pendapatan dan bantuan langsung tunai. Namun, dukungan pendapatan bagi masyarakat akan lebih efektif jika pemerintah mampu memastikan pasokan pangan dalam jumlah lebih besar dan mencukupi.
Jaminan pasokan pangan lebih dari cukup menekankan pentingnya investasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Visi ketahanan pangan bagi capres 2024 sangat strategis mendorong pemerintah fokus pada pertanian dan pangan sebagai tema utama investasi.
Investasi pertanian dapat diandalkan mengatasi masalah pangan. Isu ketahanan pangan terkait dengan fungsi investasi yang secara dinamis mampu mengatasi instabilitas harga pangan yang cenderung naik sehingga menggerus daya beli masyarakat.
Dalam konteks itulah pemerintah harus hadir memperkuat daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan melalui investasi. Kebijakan investasi merupakan pilihan rasional untuk menjamin produksi pangan lebih mandiri.
Faktor Determinan
Visi ketahanan pangan patut dikedepankan mengingat berbagai faktor determinan yang memengaruhi kelangkaan pasokan. Faktor determinan utama terkait dengan kondisi demografis dan sarana pendukung produksi pertanian berupa irigasi.
Pengelolaan sumber daya air berupa irigasi menjamin produksi pangan. Sayangnya, pada 2018 lalu Indonesia kehilangan sumber mata air sekitar 20%—40%, padahal jumlah penduduk meningkat. Peningkatan kebutuhan air dan pangan yang mencukupi bersifat linier dengan kenaikan jumlah penduduk.
Sumber air dari sungai, waduk, rawa, telaga, dan danau dengan area makin menyempit bahkan hilang akibat pembukaan permukiman baru. Terjadi pula degradasi dasar sungai akibat penambangan bahan galian golongan C, sementara banyak waduk kian dangkal akibat erosi permukaan dan tebing serta tanah longsor.
Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2022 sebesar 275,77 juta alias naik 1,13% dibandingkan dengan 2021 (272,68 juta jiwa). Jumlah penduduk besar, padahal luas sawah irigasi hanya 7,7 juta hektare (ha). Bandingkan dengan Thailand berpenduduk hanya 65juta, tetapi area sawah mencapai 13,5 juta ha.
Indonesia juga menghadapi isu alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat. Kementerian Pertanian menyebut alih fungsi lahan mencapai 90.000—100.000 ha/tahun. Konversi lahan pertanian mengancam produksi hingga tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Capres 2024 harus bervisi ketahanan pangan kuat karena Indonesia juga menghadapi faktor kekeringan. Dari 7,7 juta ha daerah irigasi, hanya 0,8 juta ha terjamin pasokan airnya dari waduk sehingga sisa area lain rentan terhadap kekeringan maupun banjir di musim hujan.
Kekeringan dan banjir mengakibatkan gagal panen yang menyapu sekitar 90.000 ha/tahun. Masalah bertambah parah mengingat jaringan irigasi teknis seluas 6,7 juta ha tetapi hanya 5,2 juta ha lahan irigasi yang berada dalam kondisi layak. Sisanya sekitar 1,5 juta ha rusak dan memerlukan perbaikan.
