Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

UU ASN Resmi Diteken, PNS di Wilayah 3T Bakal jadi Prioritas

Kementerian PAN RB mengatakan PNS dan ASN di wilayah 3T akan menjadi prioritas pemerintah setelah UU ASN disahkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. JIBI/Bisnis-Akbar Evandio
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. JIBI/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) bakal menjadi prioritas pemerintah sejalan dengan Undang-Undang (UU) ASN yang telah disahkan di DPR.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar mengatakan bahwa salah satu agenda transformasi ASN dalam UU ini adalah kemudahan mobilitas talenta ASN yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta nasional yang sebarannya selama ini dinilai tidak merata, karena hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, terutama di Pulau Jawa. 

Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini sebagian masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia-Sentris sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya di Jakarta, Rabu (4/10).

Dia menjelaskan bahwa ada sebanyak 130.000 posisi ASN yang belum terpenuhi di wilayah 3T, pasalnya masih banyak masyarakat kurang tertarik menjadi ASN dan mengisi formasi di daerah-daerah tersebut. 

Dia meyakini bahwa UU ASN tersebut bisa menjadi solusi agar daerah 3T juga mendapat pelayanan dengan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Salah satunya nanti di PP, pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T,” katanya.

Anas menambahkan, salah satu poin krusial lain dalam RUU ASN yaitu rekrutmen ASN yang ditransformasikan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional.

Menurutnya, ketika negara menjadi beberapa sektor prioritas, misalnya kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN harus diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sector terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut.

“Seluruh konsep itu menjadi bagian dari Upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper