Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tahun Politik, Harga BBM Diramal Tidak Akan Naik

Harga BBM pada tahun politik diramalkan tidak akan mengalami kenaikan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru.
Pertamax Green 95, bbm campuran bioetanol 5 persen, mulai dijual di sejumlah SPBU di Jakarta dan Surabaya/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi
Pertamax Green 95, bbm campuran bioetanol 5 persen, mulai dijual di sejumlah SPBU di Jakarta dan Surabaya/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun politik diramalkan tidak akan mengalami kenaikan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru.

Head of Research DBS Group Research, Maynard Arif memprediksi bahwa Presiden Jokowi akan menyerahkan harga BBM kepada presiden yang baru nanti. Namun, menurutnya, selama prosesi Pemilu 2024, harga BBM diramalkan tidak akan mengalami kenaikan.

"Tahun depan Pemerintahan Pak Jokowi akan menyerahkan harga BBM kepada pemerintahan yang baru, namun selama pemilu sepertinya tidak akan naik," tuturnya di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Menurutnya, harga BBM bakal dikoreksi kembali di akhir tahun 2024 setelah ada pemerintahan baru. Dia berharap harga BBM tidak kembali naik, seperti saat ini.

"Harga minyak tahun lalu dinaikkan cukup banyak, karena ini tahun politik, harganya tidak akan naik hingga akhir pemilu," katanya.

Dia menjelaskan jika harga BBM kembali dinaikan selama proses Pilpres 2024 dilaksanakan bisa berdampak kepada kenaikan pangan dan bahan pokok masyarakat di Indonesia.

"Dampak kenaikan harga minyak ke inflasi ini akan memberikan pressure tetapi tidak besar tidak seperti ke bahan pangan lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga meramal bahwa Presiden Jokowi tidak akan menaikkan harga BBM selama proses Pemilu 2024 nanti.

Pasalnya, kenaikan harga BBM yang bertepatan dengan proses Pemilu 2024 bisa berdampak ke elektabilitas pemerintah yang bakal terjun bebas.

"Jadi harga BBM ini harus dijaga agar tidak ada gejolak inflasi berlebihan karena hal ini tentunya bisa menurunkan elektabilitas pemerintahan," ujar Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper