Bisnis.com, JAKARTA- PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) mengecam tindakan perusakan yang dilakukan kelompok anarkis terhadap fasilitas PGP dan kantor Pemerintah Pohuwato di Wilayah Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9). MDKA mendorong dialog guna mencari solusi terbaik.
MDKA merupakan induk usaha PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) yang mengelola Proyek Emas Pani (Pani Gold Project/PGP).
Boyke Poerbaya Abidin, Presiden Direktur PT PETS dan PT GSM mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya insiden di Pohuwato dan mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum massa pendemo yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terjadinya kerusakan.
“Bukan hanya pada aset dan fasilitas di areal pioneer camp PGP tetapi juga fasilitas publik seperti kantor Bupati Pohuwato, DPRD Pohuwato, dan banyak lagi," kata Boyke dalam keterangan resmi, Jumat (22/9/2023).
Tindakan anarkis itu, katanya, tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga fasilitas publik lainnya yang mengancam keberlanjutan operasi perusahaan dan keamanan masyarakat di kota Marisa dan sekitarnya.
Insiden perusakan yang terjadi di PGP diawali unjuk rasa oleh Forum Persatuan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di area operasi PGP.
Baca Juga
Sejak Desember 2022, Manajemen PGP telah melakukan musyawarah dengan kelompok PETI difasilitasi oleh Satgas yang terdiri dari Forkopimda Pohuwato, Asosiasi Penambang Republik Indonesia (APRI), Aliansi Penambang, KUD Dharma Tani serta perwakilan PGP untuk menghimbau kelompok PETI agar meninggalkan kegiatan penambangan dimana PGP beroperasi.
Sampai hari ini, PGP telah memberikan Tali Asih dan pilihan program alih profesi yang telah diterima oleh lebih dari 2.200 penambang.
PGP beroperasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, yang sudah dimiliki oleh PT PETS dan Kontrak Karya yang dimiliki oleh PT GSM yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasi baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
Boyke menuturkan MDKA dan seluruh anak usahanya, senantiasa berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan memastikan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan, kontraktor, mitra bisnis & warga masyarakat di sekitar lingkungan operasionalnya, dengan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku dan menerapkan kode etik dan tata kelola perusahaan yang baik, prinsip ESG (Environment Social & Governance), praktek pertambangan yang baik, serta manajemen lingkungan yang berkelanjutan.
Boyke melanjutkan Grup Merdeka selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai cara untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan semua pihak dalam membahas isu-isu yang muncul berkaitan dengan PGP dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” tambahnya.
Boyke berharap semua pihak terkait untuk tetap tenang menghadapi situasi ini. MDKA percaya bahwa setiap penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara yang damai dan kekeluargaan.
“Kami berkomitmen untuk terus berupaya menjaga situasi yang kondusif dan aman bagi seluruh karyawan PGP dan masyarakat Marisa dan bekerjasama dengan para pihak berwenang dan mengupayakan solusi terbaik dalam menyelesaikan isu yang terjadi dengan tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku" tambah Boyke.
