Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan mengunjungi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada akhir pekan ini.
Bahlil mengatakan bahwa kunjungan dia ke Pulau Rempang akhir pekan ini sebagai respons langsung atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintanya untuk meredam konflik di kawasan tersebut.
“Paling lambat akhir minggu ini saya akan masuk ke Batam untuk kemudian saya laporkan ke Presiden,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).
Bahlil mengakui, aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang yang berakhir ricuh dengan aparat keamanan memang ada kekeliruan oknum dalam dalam penyelesaiannya.
Menurutnya, terdapat juga komunikasi dan sosialisasi yang belum berjalan baik, sehingga memicu penolakan rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City oleh warga setempat.
Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya pernah mengunjungi Pulau Rempang dan sempat berbicara dengan warga di sana. Dia mengatakan sebagian warga sudah lama tinggal di Pulau Rempang, tapi sebagian lainnya juga baru datang di atas tahun 2004.
Baca Juga
Sementara itu, wali kota setempat telah mengeluarkan surat edaran agar tidak dikeluarkan lagi izin atau alasan apa pun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Oleh karenanya, tanah yang ditempati warga tersebut memang dikuasai negara melalui BP Batam.
Saat mengunjungi Rempang, Bahlil pun pernah mendapat protes dari warga, tapi telah dilakukan pembicaraan dan akhirnya mendapatkan solusi, yaitu pemerintah akan memberikan pembiayaan bagi warga untuk membangun rumah tipe 45 meter persegi, dengan harga kompensasi sekitar Rp120 juta.
“Apakah sudah selesai? Belum. Masa pembangunannya 6-7 bulan, rumahnya kita kontrakin, dan ada biaya tunggu. Memang ada aspirasi lain agar jangan diberikan Rp1,03 miliar per orang, ada diminta agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah begini,” katanya.
Jokowi pun sebelumnya menilai bahwa ada penyampaian yang kurang baik atau miskomunikasi sehingga menimbulkan bentrokan besar yang terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang pada pekan lalu.
Menurut Presiden, hal tersebut tidak akan terjadi apabila kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi.
