Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dicecar anggota komisi VI DPR RI perihal lonjakan harga beras yang dinilai tidak masuk akal dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Selasa (12/9/2023), harga beras kualitas bawah I sebesar Rp12.900 per kg atau naik 0,78 persen dari kemarin. Harga beras kualitas medium I Rp14.100 per kg atau naik 0,71 persen dan harga beras kualitas super I sebesar Rp15.400 per kg atau naik 0,65 persen.
Hal ini menjadi perhatian dari para anggota Komisi VI DPR RI pada rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, Selasa (12/9/2023), yang langsung dilayangkan kepada Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Anggota Komisi VI Fraksi PPP Elly Rachmat Yasin mengeluhkan harga beras gang merangkak naik sejak awal 2023. Dia mencatat harga beras pda awal tahun 2023 di atas Rp10.830 per kg hingga mencapai Rp12.460 per kg pada awal September 2023.
"Dalam setahun ini saja, harga beras sudah naik 13,78 persen dibandingkan dengan September 2022 lalu," kata Elly di kompleks parlemen DPR RI, Selasa (12/9/2023).
Di sisi lain, Anggota Komisi VI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengkhawatirkan adanya permainan atau sesuatu yang bekerja di balik kenaikan harga beras saat ini yang tidak wajar.
Baca Juga
Dia pun meminta pemerintah wanti-wanti kepada penggilingan besar yang memiliki kemampuan produksi melebih Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Yang kita khawatirkan mereka juga punya kemampuan menyerap gabah bahkan dengan harga yang sangat tinggi," ujarnya.
Di satu sisi, dia menyambut kenaikan harga gabah yang yang saat ini dinikmati oleh petani. Namun, di sisi lain pemerintah harus mewaspadai adanya permainan di hilir.
Pasalnya, dia mendapat informasi adanya perusahaan penggilingan raksasa yang membeli gabah dengan harga Rp8.000 per kg, di sisi lain perusahaan tersebut juga memiliki kemampuan penyimpanan gudang lebih besar dari Bulog.
"Apa yang terjadi ketika paceklik itu datang, di satu sisi ketika impor beras itu tidak mudah," tuturnya.
Apalagi, beberapa negara sudah melarang ekspor beras seperti Vietnam dan India yang dilakukan untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Dia pun meminta pemerintah juga untuk mengantisipasi pasokan domestik.
Jika tidak, dia menduga pemerintah akan membeli stok beras dari swasta dengan harga yang tidak terbendung karena pemerintah kurang antisipasi dari situasi ini.
"Saya harap Kemendag untuk cek turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya, ini apakah memang ada permainan dari para pelaku-pelaku pasar yang menguasai hulu dan hilir," pungkasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP I Nyoman Parta mendorong Kemendag untuk memberikan kebijakan harga yang tidak membebani petani gabah namun dari sisi konsumen juga dapat adil dan terjangkau.
Pasalnya, dia mengaku baru melihat senyum dari para petani gabah yang mendapatkan harga Rp6.500-Rp7.000 per kg, sedangkan dari sisi konsumen menjerit karena harga beras yang mahal.
"Karena itu bagaimana Mendag dan stakeholder bermain tanpa merugikan petani, harusnya di pertegas lagi, saya sudah mengusulkan agar ada subsidi hasil bagi petani," jelasnya.
