Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut impor beras dari Kamboja belum pasti. Menurutnya Bulog masih melakukan penjajakan dan belum ada kesepakatan dengan negara tersebut.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan minat Indonesia untuk melakukan impor beras 250.000 ton dari Kamboja.
"Masih dijajaki, importasi kan enggak langsung impor," kata Arief saat ditemui di Gedung DPR-RI, Kamis (7/9/2023).
Menurut Arief, rencana impor beras dari Kamboja tersebut baru sekadar nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Namun, untuk realisasinya dilakukan secara business to business (B2B).
Di sisi lain, Bulog juga perlu memastikan beras asal Kamboja sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Mulai dari kualitas, harga dan ketersediaan beras di Kamboja. Menurut Arief, Bulog juga akan melakukan penawaran harga terlebih dahulu kepada eksportir beras di Kamboja.
"Kalau harganya di atas Thailand, dan Vietnam mau beli enggak? Ini perlu kesesuain di Bulog kan ada mekanisme bidding [menawar harga], artinya akan cari harga yang terbaik dengan spesifikasi yang telah ditentukan," ujar Arief.
Baca Juga
Senada dengan Arief, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan pihaknya belum bulat mengimpor beras dari Kamboja. Selain mempertimbangkan spesifikasi beras yang dibutuhkan, Bulog juga tengah menunggu kesiapan dari Kamboja ihwal kapasitas mereka dalam mengirim berasnya ke Indonesia.
"Kalau kita mau ambil impor dari satu negara kan tidak asal kita ambil," imbuh Buwas.
Sebagaimana diketahui, Bulog masih memiliki sisa kuota impor beras sebanyak 400.000 ton yang belum direalisasikan. Saat ini Bulog baru mengimpor 1,6 juta ton dari total penugasan 2 juta ton.
Adapun pemerintah menargetkan impor beras Bulog seluruhnya rampung sebelum akhir 2023. Hal itu sebagai upaya menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) tetap aman dalam menghadapi permintaan beras yang tinggi di akhir 2023 dan awal tahun 2024 seiring adanya Pilpres serta Ramadan dan Idulfitri.
