Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) hari ini, Rabu (6/9/2023) mengunjungi Wisma Bisnis Indonesia. Dalam agenda tersebut DPP REI menyampaikan sejumlah poin rencana kerja yang akan dijalankan oleh pengurus periode 2023 - 2027.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, dalam kunjungannya menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk menumbuhkan kinerja sektor properti nasional melalui sejumlah kajian strategis.
Salah satunya, DPP REI tengah merumuskan lembaga riset yang mampu menghadirkan basis data pasar properti dalam negeri yang diperlukan untuk menggenjot kinerja properti nasional.
"Saat ini industri properti tidak punya lembaga yang menggawangi dari sisi data. Masing-masing punya data dan rencana sendiri. Bahkan kalau kita tanya ini datanya seperti apa? distribusinya seperti apa? kita belum bisa mendapatkan hasil yang memadai," kata Joko di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (6/9/2023).
Joko mencontohkan, salah satunya yakni data kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 12,7 juta. Namun demikian, data tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi pasar properti nasional yang masih mengalami oversupply.
"Angka backlog-nya 12,7 juta, tapi somehow teman-teman [developer] susah juga menjual. Padahal jelas-jelas dikatakan yang membutuhkan dan belum mendapat rumah ada 12,7 juta. Ini yang nanti semoga bisa kita sajikan bersama [datanya]," pungkasnya.
Baca Juga
Agenda media visit REI ke Wisma Bisnis Indonesia juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum REI bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran Ikang Fauzi serta Direktur Eksekutif dan Kepala Sekretariat DPP REI Dani Muttaqin.
Untuk diketahui sebelumnya, REI juga baru saja mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) periode 2023-2027 pada Jumat (1/9/2023).
Seiring dengan pengukukan tersebut, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengungkapkan akan terdapat tiga hal penting yang akan menjadi skala prioritas DPP REI pada tahun ini.
Pertama, memastikan segala bentuk regulasi dan kebijakan pemerintah, perizinan serta akses pembiayaan di perbankan akan berjalan lancar.
Kedua, berkenaan dengan kinerja. Di mana, kepengurusan DPP REI periode 2023 - 2027 akan dilengkapi Badan Kajian Strategis (BKS) yang menjadi pusat untuk melakukan riset, analisa dan verifikasi berbasis data.
Seiring dengan hadirnya BKS, Joko menambahkan bahwa maka seluruh pengurus REI nanti harus berbicara berdasarkan data yang inline (segaris) dengan kebijakan organisasi.
Ketiga, REI berkomitmen untuk terus membangun relasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan memperkuat posisi REI sebagai organisasi perusahaan properti yang berwibawa dan mempunyai marwah.
