Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir Berencana Merger BUMN Galangan Kapal

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana merger BUMN yang bergerak di sektor galangan kapal.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan paparan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (2/1/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan paparan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (2/1/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana untuk menggabungkan atau merger perusahaan-perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor galangan kapal.

Erick menjelaskan, merger tersebut direncanakan untuk meningkatkan produksi serta kepakaran atau expertise perusahaan galangan kapal pelat merah. Apalagi, sebagai negara maritim, sektor-sektor usaha di Indonesia akan membutuhkan kapal dalam jumlah yang cukup besar.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan galangan kapal BUMN tersebut saat ini masih berada dibawah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Danareksa. Erick mengatakan, rencana merger ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian BUMN pada 2024.

“Industri pertahanan kan butuh kapal, Pertamina butuh kapal, dan ada industri-industri lain. Tapi, saat ini perusahaan-perusahaannya disehatkan dulu,” kata Erick seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (31/8/2023).

Adapun, BUMN sektor galangan kapal yang tengah dikelola oleh PPA Danareksa diantaranya adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Ketiga perusahaan tersebut saat ini saat ini juga tergabung dalam klaster industri manufaktur (KIM) bersama dengan PT Barata Indonesia, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, serta PT Boma Bisma Indra (BBI)

Seiring dengan hal tersebut, Kementerian BUMN juga telah mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2024. Pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2024 tercatat sebesar Rp306 miliar, yang terdiri atas Rp256 miliar anggaran awal dan Rp50 miliar tambahan anggaran

Erick melanjutkan, Kementerian BUMN juga memiliki beberapa prioritas dalam mengoptimalkan pagu anggaran tersebut. Beberapa program tersebut diantaranya pengembangan BUMN di berbagai sektor, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BUMN, restrukturisasi BUMN karya, pembentukan holding BUMN Pertahanan (Defend ID), serta BUMN galangan kapal.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper