Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan terus mendorong sistem skor kredit untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pemerintahannya.
Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan pada peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023, di ICE BSD Tangerang, Kamis (31/8/2023).
“Saya masih mendorong terus kepada Menteri terkait, OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan [pembiayaan UMKM] kredit KUR tanpa agunan, mestinya harus menggunakan sistem kredit skoring,” ujarnya.
Apalagi, dia menyebutkan bahwa sejuah ini terdapat 145 Negara yang mengembangkan UMKM-nya dengan menerapkan sistem skor kredit, sehingga setiap pelaku akan diberikan pembiayaan setelah melihat karakter bisnis secara keseluruhan.
Menurutnya, skor kredit cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat terdapat banyak pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, kolateral, hingga agunan.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini strategi pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan.
Jokowi mengungkapkan pendanaan KUR yang disediakan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 460 triliun dengan bunganya dipatok sebesar 6 persen saja.
"KUR maksimal hanya di angka Rp 500 juta. Hanya problemnya perlu disosialisasikan agar kuota Rp 460 triliun ini dihabiskan karena bunganya hanya 6 persen, tetapi betul-betul hanya untuk UMKM," pungkas Jokowi.
Untuk diketahui, skor kredit didapat dari riwayat finansial suatu unit usaha khususnya kredit. Jika lancar dan tidak telat membayar kredit, maka skor kredit akan tinggi. Sebaliknya, jika mendapat skor kredit yang rendah akibatnya perbankan akan menolak pengajuan kredit usaha tersebut untuk yang selanjutnya.
Di Indonesia, riwayat kredit nasabah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sedangkan untuk skor kredit di Indonesia disediakan oleh Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau biro kredit swasta dan yang lainnya.
Sementara itu, di sejumlah Negara juga memiliki sistem tersendiri untuk pengunaan skor kredit. India misalnya, skor kredit di India digunakan untuk membantu UMKM agar bankable atau memenuhi persyaratan bank. Bahkan pemerintah sendiri meminta kepada lembaga skor kredit mengenakan biaya rendah kepada UMKM.
Kemudian, China juga memiliki sistem skor kredit yang berbeda, yakni dengan menerapkan skor bukan hanya kepada riwayat kredit, tetapi juga kepada kehidupan sosial. Sistem tersebut dinamakan Sistem Kredit Sosial Cina yang dinilai dari kelayakan menerima kredit, kelayakan menerima subsidi, akses pada pengadaan publik, serta kelayakan menerima investasi.
Artinya, semua riwayat mulai dari riwayat kriminal, pekerjaan, laporan keuangan pajak, tabungan, dan riwayat digital di internet direkam oleh pemerintah.
Selanjutnya, contoh lainnya penggunaan skor kredit di Amerika Serikat (AS) tidak dikoordinir oleh pemerintah, melainkan oleh perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang paling banyak digunakan adalah FICO Score.
Skor FICO dimulai dari 350–850. Adapun, skor di atas 700 dianggap memiliki kelayakan kredit yang baik dan di bawah 650 dianggap tidak cukup layak untuk mendapatkan kredit.
