Bisnis.com, JAKARTA - Senior Financial Sector Specialist (Capital Markets) Asian Development Bank (ADB) Benita Ainabe mengungkapkan bahwa keuangan daerah, khususnya pada obligasi daerah, sebagai sebuah elemen penting dalam investasi.
“Infrastruktur yang tidak memadai, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya investasi Indonesia pada masa lalu, merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia. Kondisi ini membuat obligasi daerah menjadi penting,” jelas Ainabe dalam ADB Indonesia Development Talk, Selasa (29/8/2023).
Ainabe kemudian menuturkan bahwa pemerintah telah menyadari hal ini dan telah memulai agenda pembangunan infrastruktur yang ambisius.
Meskipun belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah terus meningkat, pengeluaran tahunan masih jauh dari perkiraan kebutuhan investasi. Hal ini dinilai membaik dari tahun ke tahun.
Namun, Ainabe menilai bahwa sektor swasta harus memainkan peran yang berarti dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
“Jadi, untuk menanggapi hal ini, pemerintah telah memulai sejumlah langkah yang bertujuan untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan infrastruktur yang inovatif,” jelasnya.
Baca Juga
Dia memberi contoh salah satu prioritas pemerintah adalah meningkatkan opsi pembiayaan bagi pemerintah kota atau pemerintah daerah, untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang inovatif. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah bekerja untuk membentuk program penerbitan obligasi daerah di Indonesia.
Selain untuk membantu menggalang dana untuk infrastruktur dan pengeluaran pembangunan lainnya, inisiatif obligasi daerah dinilai akan memfasilitasi masuknya pemerintah daerah di Indonesia ke dalam pasar modal.
Tak hanya itu, menurutnya, hal tersebut juga penting karena dapat membantu mempromosikan kehati-hatian fiskal, transparansi dan pelaporan keuangan, serta akuntabilitas kepada investor yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.
“Kecuali pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan beberapa pemerintah daerah lainnya yang lebih besar,” ungkapnya.
ADB dan mitra pembangunan lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah, yakni dengan pemerintah daerah terpilih untuk merintis skema penerbitan obligasi daerah, membangun kapasitas, memperkenalkan peraturan yang relevan dan pada dasarnya agar lebih siap di pasar modal.
