Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai digitalisasi UMKM perlu menjadi salah satu aspek penting yang ditonjolkan terkait dengan isu ekonomi pada Pilpres 2024.
Sekjen BPP Hipmi Anggawira mengatakan isu ekonomi kini mendapatkan sorotan utama dari pemilih Indonesia pada Pilpres 2024. Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi makin penting.
"Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (28/8/2023).
Hal tersebut dikatakan dalam diskusi ”Top Of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024: Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha” yang diadakan oleh Polieco Digital Insights Institute (Pedas).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Presiden Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif.
Di sisi lain, situasi di lapangan, para pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan. Anggawira menyoroti peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).
Baca Juga
Dia berpendapat eberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas.
Perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global
Anggawira juga mengangkat isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.
“Kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hillirisasi kita," ujar Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo).
