Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya terus mewaspadai realisasi penyaluran subsidi energi, khususnya listrik dan BBM, yang berpotensi melebih kuota alias jebol pada tahun ini.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menuturkan bahwa dengan adanya potensi tersebut, pihaknya bersama Pertamina dan PLN terus berusaha mengendalikan volume BBM dan listrik.
“Memang kami terus mencermati hal tersebut, karena memang ada potensi untuk itu [jebol], kami terus bekerja sama dengan badan usaha, seperti Pertamina, PLN, khususnya untuk bisa tetap mengendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi ini untuk dikonsumsi,” kata Isa dalam konferensi pers, Jumat (11/8/2023).
Menurut Isa, hingga pertengahan tahun ini belum ada dampak akan hal tersebut kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski ada potensi tersebut, Isa memperkirakan dampaknya masih akan netral, karena harga-harga energi seperti BBM dan bahan baku untuk menghasilkan listrik lebih rendah dari asumsi makro APBN 2023.
“Tapi ini akan terus kami cermati dan terutama kami ingin mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi, listrik yang bersubsidi tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Baca Juga
Dalam postur APBN 2023, tertulis harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di angka US$90 per barel. Sementara realisasi hingga Juli 2023, harga ICP berada di level US$75,21/barel, jauh lebih rendah dari postur.
Pada periode yang sama, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai total Rp145,9 triliun. Capaian tersebut tercatat baru 43 persen dari total alokasi untuk subsidi dan kompensasi energi yang sebesar Rp339,6 triliun.
Belanja subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Masyarakat telah menikmati subsidi LPG 3 kg sebanyak 4 juta metrik ton dengan nilai Rp37,7 triliun.
Sementara penyaluran subsidi dan kompensasi BBM hingga Juli 2023 telah terealisasi sebesar Rp59,7 triliun dengan kuota 8,6 juta kiloliter.
Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, seiring dengan proyeksi terakhir ihwal potensi habisnya kuota BBM subsidi itu pada awal Desember tahun ini.
“Kami mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta kiloliter [kl] pada 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023,” kata Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi melalui siaran pers, Rabu (2/8/2023).
Upaya yang dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, antara lain penggunaan QR Code dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Selain itu, mitigasi pencegahan over kuota, terutama pada wilayah dengan potensi penyalahgunaan seperti wilayah pertambangan, perkebunan, dan pelabuhan.
Hal serupa juga diproyeksikan terhadap konsumsi gas LPG 3 kg kuota yang bakal terserap tahun ini bakal melebar ke angka 8,22 juta ton atau lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar 8 juta ton.
