Bisnis.com, JAKARTA - Para pejabat Gedung Putih di Washington akan merincikan rencananya untuk melarang beberapa investasi Amerika Serikat (AS) dalam sektor teknologi sensitif di China.
Sumber Reuters dari pejabat senior pemerintah AS mengatakan bahwa rencana tersebut ditujukan untuk mencegah modal dan sumber daya manusia AS membantu mengembangkan teknologi yang dapat mendukung modernisasi militer China dan mengancam keamanan nasional AS.
Sumber anonim tersebut mengatakan bahwa rincian rencana Gedung Putih diharapkan keluar pada Rabu (8/9/2023) waktu setempat. Perwakilan Gedung Putih menolak untuk berkomentar saat dimintai keterangan lebih lanjut.
Pejabat Administrasi Biden selama berbulan-bulan telah menekankan pembatasan apapun pada investasi AS di China dan akan ditargetkan secara sempit.
“Ini adalah tindakan yang disesuaikan,” ucap Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada April 2023, seperti dikutip Reuters, Rabu (8/9).
Menteri Perdagangan A Gina Raimondo juga mengatakan bahwa pemerintahan tidak ingin terlalu luas, karena dapat merugikan para pekerja Amerika dan ekonomi.
Baca Juga
Diperkirakan pemerintahan AS akan menyoroti investasi aktif seperti ekuitas swasta AS, modal ventura, dan investasi kemitraan di China dalam semikonduktor, komputasi kuantum dan kecerdasan buatan.
Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), yakni organisasi penelitian kebijakan bipartisan, Emily Benson, mengatakan bahwa ia memperkirakan investasi dalam artificial intelligence (AI) dilarang untuk pengguna dan penggunaan militer.
Kemudian, investasi lainnya di sektor ini diharapkan hanya memerlukan pemberitahuan atau konfirmasi kepada pemerintah.
Benson juga mengungkapkan bahwa ‘beban’ akan jatuh pada pihak administrasi untuk menentukan aplikasi AI yang termasuk dalam kategori militer.
"Mereka harus menarik garis tentang apa yang merupakan aplikasi militer dari AI, dan mendefinisikan AI," jelas Benson, yang juga menjabat sebagai direktur proyek perdagangan dan teknologi CSIS.
Adapaun perintah dari Biden diharapkan mengarah pada publikasi pemberitahuan tentang pembuatan aturan yang disulkan.
Perintah tersebut juga diperkirakan tidak langsung berlaku dan diberikan periode komentar untuk mempertimbangkan saran dari pelaku industri sebelum akhirnya difinalisasi.
