Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia meminta agar pemerintah menaikkan kuota dan anggaran pupuk bersubsidi tahun ini, untuk mengantisipasi turunnya produktifitas pertanian akbiat musim kering el Nino.
Aanggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, permintaan itu sebagai upaya antisipasi terhadap dampak El Nino yang dapat menurunkan produktivitas pertanian. Pemerintah, tuturnya, sebaiknya menaikkan kuota pupuk bersubsidi yang semula 9 juta ton menjadi 18 juta ton.
”Untuk mengantisipasi turunnya produktivitas pertanian akibat El Nino, Ombudsman meminta pemerintah menaikkan kuota pupuk bersubsidi menjadi 18 juta ton,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (5/8/2023).
Lebih lanjut Yeka menjelaskan, hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa El Nino memberikan dampak yakni menurunkan produksi pangan dan peningkatan harga pangan yang selanjutnya memberikan dampak peningkatan inflasi dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian pangan, maka menambah kuota pupuk bersubsidi dapat dipertimbangkan menjadi salah satu opsi.
Dalam pembahasan mengenai transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya dia menggarisbawahi perlunya kebijakan ini disambungkan dengan upaya peningkatan jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya, pupuk bersubsidi menyumbang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian pangan, yang kemudian dapat diserap oleh Bulog sehingga memenuhi target CBP secara nasional.
Sehari sebelumnya, Yeka turut menghadiri Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul Bogor. Dalam kegiatan itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan yang sama menyampaikan, kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah tahun ini minimal sebanyak 2,4 juta ton.
Baca Juga
“Arahan Bapak Presiden, meminta Bulog meningkatkan stok CBP dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton per 2 Agustus 2023, dengan target serapan 2,4 juta ton sampai akhir tahun 2023,” paparnya.
Dalam rangka menjamin ketersediaan beras untuk cadangan pangan, Arief mengatakan, telah diusulkan model kerja sama dengan pengadaan beras sejak dari on farm. Di antaranya penyediaan lahan pertanian sebanyak 500 ribu hektar, pendampingan dan penyuluhan petani, serta dukungan benih, pupuk dan jaringan irigasi.
Pihaknya menargetkan produktivitas padi sebesar 5,2 ton/hektar. Langkah ini juga merupakan antisipasi dari dampak El Nino yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2023.
“Kuncinya adalah tingkatkan produksi beras dalam negeri, Bulog harus sudah siap menjadi standby buyer yang membeli beras dari petani lokal sesuai standar mutu yang ditetapkan,” ujar Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
