Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan LPG 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah dalam kondisi aman dan terkendali pada pertengahan tahun ini.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan kondisi itu diperoleh dari pemantauan langsung di 255 titik yang tersebar di Sumatra Bagian Utara (5 titik), Sumatra Bagian Selatan (7 titik), Jawa Bagian Barat (83 titik), Jawa Bagian Tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (7 titik).
"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman,” kata Fadjar melalui siaran pers, Selasa (1/8/2023).
Pemantauan distribusi LPG Subsidi dilakukan Pertamina di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina (Persero) Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.
Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah yakni kelompok kurang mampu dan usaha kecil dan mikro.
"Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 Kg agar beralih ke LPG Non Subsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, isu langkanya LPG 3 kg di sejumlah daerah disebabkan oleh persoalan distribusi yang kurang optimal.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa kebijakan distribusi LPG 3 kg yang diterapkan PT Pertamina (Persero) belum disosialisasikan dengan baik.
Adapun, Pertamina memiliki kebijakan minimal 80 persen penjualan LPG 3 kg ke pengguna akhir melalui pangkalan dan 20 persen melalui pengecer.
Dengan hal ini, Tutuka meminta agar sosialisasi pengurangan pasokan ke pengecer dapat dikencangkan oleh Pertamina agar diketahui secara luas oleh masyarakat.
“Jadi saya repsons ini harus tangani dengan baik, jadi nggak bisa suruh saja masyarakat ke pangkalan, iya kalau ada kendaraan. Jadi kan pernyataan 80-20 persen itu bisa [di beberapa tempat], di tempat lain belum tentu bisa jalan baik,” kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023).
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bakal terjadi kelebihan konsumsi atau over kuota LPG 3 kg pada akhir 2023 sebesar 2,7 persen dari alokasi yang disiapkan pemerintah dan parlemen lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023.
Kelebihan proyeksi konsumsi gas melon itu disebabkan karena belum masifnya pendataan pembelian tabung gas subisidi itu di tengah masyarakat. Sementara itu, disparitas harga dengan LPG nonsubsidi makin lebar yang terlihat dari migrasi pembelian ke gas tabung subsidi yang terus meningkat setiap tahunnya.
Lewat pemetaan tengah tahun itu, Pertamina Patra Niaga memproyeksikan kuota yang bakal terserap tahun ini bakal melebar ke angka 8,22 juta ton atau lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar 8 juta ton. Artinya, masih terdapat potensi konsumsi yang belum diantisipasi dalam APBN 2023 sekitar 220.000 ton hingga akhir tahun nanti.
