Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom melihat potensi terjadinya defisit keuangan negara dalam APBN 2023 pada akhir tahun ini, karena masih rendahnya realisasi belanja pada semester I/2023.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan siklus belanja yang baru dikejar pada akhir tahun dapat menimbulkan kekhawatirkan perubahan APBN yang sebelumnya surplus, menjadi defisit.
“Termasuk pembayaran subidi kompensasi, PMN BUMN, itu juga akan menambah realisasi belanja dan akan membuat defisit anggaran melebar di akhir tahun, jangan terjebak kepada realisais belanja di semester I/2023 yang lambat,” katanya, Rabu (26/7/2023).
Bhima juga melihat siklus belanja ini selalu berulang, di mana baru dikejar realisasinya pada akhir semester II, dan merupakan pola yang tidak baik.
Kondisi ini pun yang menyebabkan adanya ketimpangan, karena seharusnya pemerintah melalui K/L maupun pemerintah daerah membelanjakan uang tersebut, namu justru ditahan.
Alhasil, dapat membuat ekonomi kurang bergairah dan membuat dorongan belanja pemerintah terhadap sektor UMKM, dan vendor terutama di daerah menjadi kurang optimal.
Baca Juga
“Pola belanja ini nggak sehat, artinya dari segi perencanaan, eksekusi anggaran, pembayaran vendor, itu nggak segera dieksekusi di awal tahun,” tambahnya.
Sebelumnya, meski pemerintah telah memasang target defisit 2,84 persen terhadap PDB, Bhima melihat defisit fiskal yang ditargetkan pemerintah pada tahun depan diperkirakan sulit tercapai karena beberapa hal, seperti belanja bunga utang yang meningkat dan penerimaan pajak yang melambat.
Dalam APBN Kita edisi Juli 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat kinerja positif APBN dengan surplus sebesar Rp152,3 triliun.
Surplus tersebut bersumber dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp1.407,9 triliun, melebihi 50 persen dari target. Sementara Sri Mulyani baru membelanjakan Rp1.255,7 triliun atau 41 persen dari target.
Bahkan, belanja pemerintah pusat tercatat 39,7 persen dari target, atau setara dengan Rp891,6 triliun dari target Rp2.246,5 triliun.
“Jumlah belanja ini baru 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini. Artinya kecepatan belanja kita sampai dengan akhir Juni belum mencapai 40 persen sementara penerimaan telah mencapai 57 persen, makanya posisi APBN kita surplus,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/7/2023).
Bila melihat salah satu anggaran penting yaitu subsidi dan kompensasi energi, pada tahun ini Bendahara Negara tersebut mengalokasikan sebesar Rp339 triliun.
Realisasinya hingga semester I/2023, Sri Mulyani telah menyalurkan uang untuk komponen tersebut sebesar Rp133,1 triliun, belum setengahnya dari target. Terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp42,9 triliun, BBM senilai Rp57,7 triliun, dan LPG 3 Kg sebesar Rp32,5 triliun.
Hal serupa juga terjadi pada penyaluran penyertaan modal negara (PMN) kepada empat BUMN sebesar Rp41,31 triliun, yang baru akan berlangsung pada akhir tahun nanti.
Sri Mulyani juga menyampaikan, bahwa pada dasarnya dalam APBN 2023 ini tetap didesain defisit, dengan target 2,84 persen terhadap PDB.
“Posisi APBN hingga semester I/2023 posisi surplus Rp152,3 triliun atau [defisit] 0,71 persen dari PDB. Jangan lupa bahwa APBN 2023 tetap didesain dengan posisi postur defisit,” jelasnya.
Bahkan dengan penerimaan yang cukup moncer, dirinya optimistis defisit dapat ditekan lebih rendah ke angka 2,28 persen pada akhir tahun ini.
