Bisnis.com, JAKARTA - Keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan bergantung pada kebijakan pemerintahan selanjutnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 2024 mendatang.
Belakangan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan dan bacapres dari PDI-Perjuangan, Ganjar Pranowo mulai memberikan tanggapan tentang nasib proyek pemindahan ibukota ini.
Ganjar tegas mengungkapkan komitmen untuk melanjutkan proyek IKN jika dirinya terpilih sebagai presiden usai pemerintahan Jokowi. Alasannya, pertama, karena pembangunan IKN sama dengan melaksanakan kewajiban Undang-undang, dalam hal ini UU No. 3 Tahun 2022.
"Siapa pun pemimpinnya mesti melaksanakan karena itu bunyi undang-undang. Sesuai dengan sumpah, apakah Presiden, apakah Kepala Daerah itu disumpah untuk melaksanakan UU," kata Ganjar dalam acara IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Kedua, selain karena pelaksanaan UU, Ganjar pun memberikan alasan IKN harus berlanjut yaitu karena pembangunan kota dari nol dapat mengubah mindset dalam membangun kota masa depan, sehingga tidak sekadar pemindahan gedung dan pergantian nama.
Ketiga, Ganjar menilai IKN merupakan mimpi besar dari para pencetus terdahulu yang membangun Indonesia untuk memaksimalkan kota dengan teknologi masa depan dan berkelanjutan.
Baca Juga
"Ada konsepsi bahwa di sana itu kota dengan teknologi masa depan, alat transportasi tidak berbasis fosil, sekolah rumah sakit berbasis intrrnasional, ini mimpi besar yang dimulai dari nol," ujarnya.
Namun, Ganjar tegas mengatakan bahwa dalam membangun IKN tidak perlu terburu-buru. Sebab, ada ekosistem yang harus terbangun secara bertahap. Dia pun mendorong agar masyarakat lokal menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain, bacapres Anies justru memberikan pernyataan yang ambigu dalam memandang nasib proyek IKN jika dirinya terpilih sebagai presiden di Pemilu 2024. Menurutnya, kelanjutan proyek tersebut tidak dapat didasarkan hanya pada selera pemangku kepentingan.
"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan dari selera, jadi bukan selera a, b, atau c. Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," ucap Anies.
Anies melihat keberlanjutan proyek IKN perlu dikaji secara matang dengan berbagai pertimbangan termasuk dari segi ilmu pengetahuan, data, serta fakta di lapangan.
"Kalau itu di lapangan sebagai sesuatu yang objektif, lets proceed. Kalau tidak, jangan. Jadi, saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik," ungkapnya.
