Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyerahkan surat resign atau pengunduran diri secara langsung kepada Raja Belanda Willem-Alexander.
Mark Rutte mundur dari koalisi empat partainya sehingga membuat Belanda akan menggelar pemilihan umum pada akhir tahun ini.
Dilansir dari Reuters, Raja Belanda Willem-Alexander terbang kembali dari liburan keluarga di Yunani untuk bertemu langsung dengan Rutte. PM Belanda tersebut terlihat yang mengendarai mobil Saab station wagon-nya ke Istana Kerajaan guna menjelaskan krisis politik yang menggulingkan pemerintahannya.
Namun, Rutte menolak untuk menjawab pertanyaan wartawan setelah pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu. Menurut Rutte, pembicaraan dengan raja bersifat pribadi.
Sebagai infrormasi Mark Rutte mengajukan pengunduran diri dari jabatan PM Belanda pada Jumat malam (7/6/2023) lantaran diterpa isu terkait pengendalian imigran, yang telah mengganggu negara-negara di seluruh Eropa selama bertahun-tahun adalah batu sandungan terakhir.
Perbedaan ideologis yang mendalam antara empat partai yang membentuk koalisi yang tidak mudah. Sekarang partai-partai tersebut kemungkinan akan mendominasi kampanye untuk pemilihan umum yang masih beberapa bulan lagi.
Baca Juga
"Kami adalah partai yang dapat memastikan mayoritas untuk secara signifikan membatasi arus pencari suaka," kata Geert Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan yang anti-imigrasi, yang mendukung koalisi minoritas pertama Rutte 13 tahun yang lalu, namun pada akhirnya juga menjatuhkannya.
Partai-partai oposisi di sayap kiri juga ingin menjadikan pemilu ini sebagai ajang untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka tuduh gagal ditangani oleh Rutte, mulai dari perubahan iklim, kekurangan perumahan yang kronis, hingga masa depan sektor pertanian Belanda yang bernilai miliaran euro.
Pemimpin Partai Sosialis Lilian Marijnissen mengatakan kepada lembaga penyiaran Belanda, NOS, bahwa runtuhnya pemerintahan Rutte merupakan kabar baik bagi Belanda.
"Saya rasa semua orang merasa bahwa kabinet ini sudah selesai. Mereka telah menciptakan lebih banyak masalah daripada yang mereka selesaikan," ujarnya dikutip dari Reuters, Senin (10/7/2023).
Terlepas dari perpecahan di antara empat partai dalam pemerintahan Rutte, pemerintah akan tetap berkuasa sebagai pemerintahan caretaker hingga koalisi baru terbentuk, namun tidak akan mengesahkan undang-undang baru yang besar.
"Mengingat tantangan zaman, perang di benua ini, tidak ada yang diuntungkan dari krisis politik," cuit Sigrid Kaag, pemimpin partai sentris pro-Eropa D66.
Geert Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan yang anti-imigrasi, juga mendukung keputusan resign yang dilakukan Rutte.
"Segera gelar Pemilu secepatnya," ujar Geert Wilders dikutip dari Euro News.
Di seberang spektrum politik, pemimpin Partai Kiri Hijau Jesse Klaver juga menyerukan pemilihan umum dan mengatakan bahwa Belanda membutuhkan perubahan arah.
Seperti diketahui, Mark Rutte telah memimpin pertemuan larut malam pada hari pekan lalu yang gagal menghasilkan kesepakatan tentang kebijakan migrasi. Pada satu putaran terakhir pembicaraan Jumat malam (7/7/2023), kedua belah pihak memutuskan dengan suara bulat bahwa mereka tidak dapat sepakat dan, sebagai akibatnya, tidak dapat tetap bersama dalam koalisi.
