Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian pelaku usaha mulai mengkhawatirkan dampak ikutan dari molornya pengerjaan sejumlah proyek minyak dan gas (migas) strategis di dalam negeri yang belakangan berpotensi mengoreksi target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, mundurnya realisasi target produksi pada 2030 itu bakal berdampak negatif pada akses investasi industri hulu migas di dalam negeri. Moshe beralasan peluang investasi fosil dari tahun ke tahun bakal makin sempit seiring dengan peralihan portofolio pada energi baru terbarukan (EBT).
“Kita bicara investasi untuk produksi baru itu hanya US$1 triliun sampai 2035, alokasi di Asia Tenggara mungkin hanya 1 sampai 2 persen kita bersaing di situ, ada Vietnam, ada Malaysia yang butuh investor juga,” kata Moshe melalui sambungan telepon, Senin (26/6/2023).
Situasi itu, kata Moshe, bakal mempersulit ruang pendanaan bagi sejumlah lapangan yang belum termonetisasi atau bahkan tereksplorasi di Indonesia saat itu. Dengan demikian, dia berharap, pemerintah dapat mengintensifkan realisasi pengerjaan beberapa lapangan untuk mengejar produksi sesuai target 2030 mendatang.
“Pendanaan makin sempit, makin ke depan makin sulit. Kalau mau ya harus dari sekarang pemerintah harus berkorban nggak hanya mengurangi untungnya, mau sedikit rugi juga dalam arti mengeluarkan uang,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyoroti tren penurunan target lifting migas yang kembali berlanjut pada penyusunan rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 awal bulan ini.
Baca Juga
Menurut Komaidi, tren penurunan lifting migas itu makin memperlebar jarak kemampuan produksi nasional dari target yang ditetapkan pemerintah pada 2030 mendatang. Komaidi mengatakan, pemerintah mesti meyakinkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk berinvestasi di tengah susutnya target lifting migas tersebut.
“Di sini perlu apakah pemerintah pro investasi atau payung hukum disiapkan ini jadi satu paket, tapi di sisi lain bisa jadi pesimis kalau sekarang lifting sekitar 600.000 barel, apa betul 1 juta barel bisa tercapai,” kata Komaidi saat dihubungi, Senin (26/6/2023).
Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) tidak bergeser dari 2030 kendati sejumlah rencana proyek migas raksasa belakangan mundur.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, target itu mesti tetap dipegang untuk menjaga iklim investasi serta rencana peningkatan produksi migas di dalam negeri beberapa tahun terakhir.
“Kita masih mengacu kepada target jangka panjang tersebut, dalam rangka menjaga spirit transformasi,” kata Tjip, sapaan karibnya, kepada Bisnis, Senin (26/6/2023).
Tjip mengakui sejumlah proyek strategis sempat molor dari rencana produksi komersial, seperti proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat serta proyek pengembangan Lapangan Unitasi Jambaran Tiung Biru (JTB), Jawa Timur.
Selain itu, pengerjaan untuk dua aset migas raksasa, Blok Masela dan proyek migas laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) masih terkendala lantaran pandemi dan isu divestasi yang berlarut hingga pertengahan tahun ini.
“Memang ada beberapa proyek yang mundur penyelesaiannya maupun pelaksanaannya,” kata dia.
Di sisi lain, dia memastikan lembaganya tengah berupaya untuk mendorong produksi lebih intensif pada rentang waktu yang tersisa menuju 2030 mendatang.
SKK Migas belakangan mendorong percepatan produksi dari hasil kegiatan eksplorasi sejumlah sumur serta mengarahkan KKKS untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi target high risk dan play opener.
.JPG?w=300&h=221)
