Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan terdapat tiga sektor program pemerintah yang belum optimal menurut hasil pengawasan mereka.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, BPKP mendapati berbagai pelaksanaan program yang masih belum optimal penyelesaiannya. Pertama, pada sektor infrastruktur.
"Terdapat 58 proyek strategis nasional [PSN] infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya," kata Ateh dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pengawasan intern pemerintah 2023 di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Ateh menyebut, belum dimulainya proyek tersebut akan menimbulkan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan.
Pada sektor pembangunan manusia, BPKP melihat upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Belum meratanya peningkatan SDM ini, kata Ateh, bisa terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota.
Lalu, dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal.
Baca Juga
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.
"Kami juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik," ungkapnya.
Ateh berharap sejumlah program-program yang belum optimal tersebut segera ditindaklanjuti oleh kementerian/kembaga/daerah. Hal ini untuk dapat menyelesaikan mandat pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan baik.
