Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat langkah pemerintah yang bakal gencar membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 di tengah tahun politik merupakan keputusan yang wajar.
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani menyampaikan, kebutuhan pemilu - mulai dari persiapan hingga pelantikan calon pemimpin - akan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara signifikan di samping belanja-belanja rutin pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi ini keputusan yang wajar,” kata Shinta kepada Bisnis.com, Rabu (14/6/2023).
Shinta mengatakan, peningkatan perbedaan batas bawah belanja APBN yang diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga tak terlalu besar dibandingkan usulan pemerintah. Sehingga, asumsi pertumbuhan yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2024 masih dianggap cukup masuk akal oleh Banggar.
Kendati demikian dari output ini, Shinta melihat DPR lebih sensitif terhadap potensi perlambatan pertumbuhan di 2024 lantaran adanya transisi kepemimpinan.
Menurutnya, faktor ini perlu diantisipasi pemerintah lantaran berdasarkan pengalaman sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pergantian kepemimpinan nasional memang relatif melambat. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ini lantaran investor dan pelaku usaha - utamanya nasional dan khususnya asing - cenderung wait and see di masa pergantian pimpinan.
Baca Juga
Secara historis, lanjut Shinta, pimpinan politik baru memiliki kecenderungan untuk melakukan discontinuity terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya dan bahkan menciptakan policy U-turn atau memutar balik arah kebijakan sosial-ekonomi yang dianggap penting terhadap kondusifitas iklim usaha atau investasi, sehingga tingkat prediktabilitas iklim usaha/investasi sangat rendah.
Padahal menurutnya, prediktabilitas iklim usaha/investasi ini sangat penting untuk pelaku usaha sektor riil, khususnya karena mereka melakukan investasi dan berbisnis bukan hanya 1-2 tahun, tapi selama mungkin. Namun, ini tidak akan bisa dilakukan jika iklim kebijakan sosial-ekonomi Indonesia berubah-ubah secara tidak terprediksi.
Dengan pelebaran batas bawah belanja ini, Kadin berharap pemerintah dapat menihilkan potensi perlambatan ekonomi tersebut melalui stimulasi fiskal dan non-fiskal di 2024.
Shinta mengatakan, alangkah baiknya jika anggaran belanja nanti tidak hanya disalurkan pada subsidi-subsidi, namun lebih diarahkan pada stimulasi produktif seperti belanja pengadaan infrastruktur, peningkatan konsistensi dan efisiensi pelayanan perizinan investasi di lapangan, perluasan kredit usaha yang affordable khususnya untuk UMKM, insentif investasi seperti super tax deduction untuk investasi R&D, upskilling pekerja, atau program fasilitasi UMKM dalam supply chain, dan lainnya.
Dengan begitu, kata dia, pertumbuhan ekonomi yang bersifat produktif bisa terus berjalan dan menciptakan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable.
