Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa telah banyak terobosan yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen transisi hijau atau green economy.
Dia mencontohkan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) 2024 telah mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah yakni menghantar ekonomi Indonesia berbasis kepada rendahnya emisi karbon.
“Saat ini baru diterapkan di sektor energi. Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikan tangan, meski tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus dilakukan hati-hati,” ungkapnya dalam acara Bisnis Indonesia - Green Economy Forum, Selasa (6/6/2023).
Dia menyebutkan Indonesia sudah menginisiasi perdagangan karbon secara bertahap. Saat ini, sistem perdagangan karbon mandatori (emission trading system/ETS) telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Menteri ESDM No. 16/2022.
Pada 2023, tercatat terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi mengikuti ETS dengan kapasitas total 33.565 megawatt atau 86,03 persen dari total PLTU batubara nasional.
Meski demikian, saat ini perdagangan karbon pun dilakukan tertutup atau baru dilakukan antar PLTU, belum melalui bursa karbon.
Baca Juga
Selain mekanisme perdagangan, Sri Mulyani juga menerapkan pajak karbon sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dimulai pada sektor pembangkit listrik berbahan baku batu bara.
Adapun, saat ini Kementerian Keuangan masih dalam proses menyiapkan aturan pajak karbon. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menargetkan bursa karbon akan mulai pada September 2023.
Pemerintah juga mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendorong pembiayaan hijau melalui peranan special mission vehicles (SMVs) seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, SDG-Indonesia One di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Indonesia Investment Authority (INA).
Bahkan, sejak 2018 Indonesia telah menjadi pelopor penerbitan green sukuk. Banyak negara emerging dan developing yang sekarang mulai mengikuti jejak Indonesia dalam menerbitkan sukuk tersebut.
Total penerbitan green sukuk global Indonesia mencapai US$5 miliar, sementara untuk green sukuk retail mencapai Rp20,86 triliun hingga 2022.
Pemerintah juga telah menerbitkan SDGs Bond yang pertama kali diterbitkan pada 2021 dengan nilai mencapai EUR500 juta.
“Inilah komitmen nyata transisi hijau Indonesia yang tentu membutuhkan dukungan dan peranan dari semua pihak,” tutupnya.
